Polisi Pukul Mundur Demonstran di DPR

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Polisi menembakkan gas air mata saat membubarkan demonstrasi menolak kenaikan harga BBM 1 April  mendatang di depan  gedung DPR, Jakarta, Jumat 30 Maret 2012.TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo.

    Polisi menembakkan gas air mata saat membubarkan demonstrasi menolak kenaikan harga BBM 1 April mendatang di depan gedung DPR, Jakarta, Jumat 30 Maret 2012.TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo.

    TEMPO.CO, Jakarta- Setelah pukul 19.20, akhirnya polisi mulai menghalau massa yang merangsek masuk ke halaman gedung Dewan Perwakilan Rakyat, Senayan, Jakarta. Serangan dari polisi dimulai dengan menembakkan gas air mata dan menyemprotkan air dari mobil water cannon

    Berdasarkan pantauan Tempo, massa yang sudah menjebol beberapa bagian pagar gedung DPR, terpaksa  berlarian mundur. Dalam kegelapan, terlihat pijaran-pijaran api yang keluar dari senapan gas air mata yang tak henti menyalak.

    Ditambah lagi ada lontaran kembang api di langit seperti saat malam tahun baru. Massa pun kacau balau. Mereka berlarian mundur menyeberangi jalan tol Dalam Kota. Ada juga yang mundur ke arah Slipi dan Semanggi. 

    Barisan polisi yang dilindungi dengan tameng mulai bergerak maju. Polisi akhirnya sampai di jalan tol.  

    Pengusiran itu ternyata dilakukan serentak di Jakarta dan Makassar. Polisi beranggapan penghalauan itu karena mereka khawatir mahasiswa yang masuk ke DPR akan mengganggu rapat yang membahas kenaikan harga bahan bakar minyak. Polisi juga punya alasan . Demonstrasi itu sudah melebihi batas waktu, yakni pukul 18.00.

    Setelah dihalau, polisi mulai maju menguasai halaman depan DPR. Mobil-mobil polisi merangsek maju. Hingga berita ini diturunkan, pengusiran massa masih berlangsung. 

    DIMAS S | RINA | BS 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kebijakan Lockdown Merupakan Kewenangan Pemerintah Pusat

    Presiden Joko Widodo menegaskan kebijakan lockdown merupakan wewenang pusat. Lockdown adalah salah satu jenis karantina dalam Undang-undang.