Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jokowi Minta Kado Ini buat Ulang Tahun Jakarta  

image-gnews
Joko Widodo berjabat tangan dengan Komandan Jenderal Kopassus Mayor Jenderal TNI Agus Sutomo saat menngunjungi markas Kopassus di Cijantung, Jakarta Timur, (5/4). Kedatangan Jokowi untuk melihat kegiatan pengolahan sampah terpadu serta menyusuri sungai Ciliwung. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Joko Widodo berjabat tangan dengan Komandan Jenderal Kopassus Mayor Jenderal TNI Agus Sutomo saat menngunjungi markas Kopassus di Cijantung, Jakarta Timur, (5/4). Kedatangan Jokowi untuk melihat kegiatan pengolahan sampah terpadu serta menyusuri sungai Ciliwung. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Joko Widodo meminta bantuan dari pihak swasta dan perusahaan negara melalui dana corporate social responsibility (CSR) untuk membenahi taman kota sebagai kado ulang tahun Jakarta ke-486 tahun.

"Jadi dimohon yang menjadi tanggung jawab Bapak dan Ibu bisa dikerjakan sebelum 22 Juni," ujarnya dalam rapat koordinasi persiapan ulang tahun Jakarta di Balai Kota, Jumat, 5 April 2013.

Jokowi menjelaskan, kondisi taman kota dan sejumlah fasilitas umum seperti flyover dan underpass dalam kondisi mengkhawatirkan, kotor, dan tidak terurus. "Kalo Jakarta seterusnya seperti ini, bisa gubrak," kata dia. "Yang bisa diubah secara cepat, ya cat, dan taman diperkuat."

Jokowi memperhatikan kondisi taman di sepanjang jalan tol kotor dan kusam. Padahal, ulang tahun Jakarta dua bulan lagi. "Kok tumbuhannya kurus-kurus kayak gubernurnya? Pupuk dong biar indah!" ujarnya.

Bukan hanya itu, tulisan mural di samping kiri-kanan jembatan layang menambah kesemrawutan Jakarta. "Lakukan segera pengecatan. Saya perintahkan Satpol buat nungguin supaya enggak dicorat-coret," ujarnya.

Jokowi mengajak para pengusaha untuk segera melakukan pengecatan secara merata, serta perbaikan taman di sejumlah titik yang menjadi tanggung jawabnya. "Catnya hati-hati, kemarin perintahnya kecepatan, jadi berbeda-beda, ada hijau putih, biru, putih. Untung enggak pink," kata dia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ia mencontohkan beberapa warna yang cukup dinamis untuk diterapkan di Jakarta. Misalnya di underpass Tubagus Angke dan Pancoran yang menggunakan pengecatan warna hijau. "Beton ekspos, granit, dan batu candi jangan dicat, awas nanti keliru lagi perintahnya," ujarnya.

Dalam rapat koordinasi, hadir puluhan perusahaan swasta dan negeri seperti PT KAI, Jasa Marga, Jakarta Propertindo, Jaya Konstruksi, Wika, dan Adhi Karya. Mereka diminta segera merampungkan pembenahan taman kota sebelum ulang tahun Jakarta dihelat Juni 2013 mendatang.

JAYADI SUPRIADIN

Berita Lainnya:
Foto: Ponsel Facebook Mark Zukerberg

Foto: Aksi Topless Dukung Wanita Tunisia

Kronologis Bentrok Antar-Etnis Burma di Belawan

Kopassus Bantu Jokowi Serbu Ciliwung

Profil Grup-2 Kopassus, Pos Penyerang LP Cebongan

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

2 menit lalu

Prabowo Subianto, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono dan Jokow Widodo. TEMPO
Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.


Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

1 jam lalu

Kepala Desa dari berbagai daerah di Indonesia melakukan demonstrasi di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendesak Revisi UU Desa sebelum Pemilu pada Rabu, 31 Januari 2024. TEMPO/Bagus Pribadi
Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,


Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

5 jam lalu

Sejumlah anggota Apdesi saat menghadiri Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. DPR RI mengesahkan revisi Undang-Undang (RUU) tentang Desa menjadi Undang-Undang (UU) dengan salah satu poinnya perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun dan maksimal dua periode. TEMPO/M Taufan Rengganis
Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.


Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

6 jam lalu

Ketua Panitia Nasional Musra Indonesia atau Musyawarah Rakyat Indonesia, Panel Barus (dua dari kiri) menjelaskan rencana pelaksanaan musra, di Kota Solo, Sabtu, 16 Juli 2022. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.


Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

9 jam lalu

Pasangan presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka hadir dalam rapat Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu Tahun 2024 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu 24 April 2024. KPU menetapkan Prabowo-Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 - 2029. TEMPO/Subekti.
Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.


Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

9 jam lalu

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan memberi sambutan saat acara penandatanganan dokumen transaksi pengambilalihan saham Divestasi PT Vale Indonesia Tbk. di Jakarta, Senin, 26 Februari 2024. TEMPO/Tony Hartawan
Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?


Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

10 jam lalu

Ribuan Kepala Desa se - Indonesia melakukan aksi di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa, 17 Januari 2023. Dalam aksi tersebut mereka menuntut perpanjangan masa jabatan kepala desa yang sebelumnya enam tahun menjadi sembilan tahun, dan meminta DPR RI merevisi masa jabatan yang diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. TEMPO/M Taufan Rengganis
Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?


Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

10 jam lalu

Prabowo Subianto, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono dan Jokow Widodo. TEMPO
Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club


Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

10 jam lalu

Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa (Pabdesi) menggelar aksi unjuk rasa menuntut DPR merevisi Undang-Undang Desa pasal 39 agar masa jabatan Kepala Desa diperpanjang menjadi 9 tahun, Selasa, 17 Januari 2023. TEMPO/Ima Dini Shafira
Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?


Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

13 jam lalu

Massa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) menggelar aksi bersama Desa Jilid III di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu, 31 Januari 2024. Dalam aksi tersebut mereka menuntut DPR RI untuk mengesahkan revisi UU Desa yang diantara tuntutannya ialah penambahan masa jabatan dari 6 tahun menjadi 9 tahun. TEMPO/M Taufan Rengganis
Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

Masa jabatan kepala desa akhirnya diperpanjang dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Beleid gres itu tertuang dalam UU Desa yang diteken Jokowi.