TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta, Taufiqurrahman, mengkritik langkah Gubernur Joko Widodo membagikan kartu Jakarta Sehat sendiri di sejumlah puskesmas.
Taufiqurrahman, yang merupakan salah satu pengusul hak interpelasi KJS menilai pembagian itu tak harus dilakukan langsung oleh Jokowi. "Itu kan bisa dibagikan oleh kepala puskesmas atau camat dan lurah," kata anggota fraksi Demokrat itu ketika ditemui Tempo, Selasa 29 Mei 2013.
Dia menilai pembagian kartu oleh Gubernur Jokowi sebagai pencitraan semata. "Padahal Jokowi kan sekarang sudah jadi gubernur, tidak perlu lagi pencitraan," ujar Taufiq.
Menurut dia, lebih baik Jokowi memanfaatkan waktu dan energinya untuk melobi Kementerian Kesehatan agar paket pembayaran Indonesia case Based Group (Ina-CBG) bisa dinaikkan. "Jadi, kuota pembayarannya untuk rumah sakit, bisa meningkat."
Saat ini sudah ada lebih dari 2 juta warga tak mampu Jakarta yang terdaftar dalam program Kartu Jakarta Sehat. Mereka bisa mendapat layanan kesehatan gratis di puskesmas, IGD, dan rawat inap kelas III.
Ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Gubernur Jokowi menampik tudingan Taufiqurrahman.
"Pencitraan bagaimana? Saya cuma bagikan secara simbolik ke 50 orang," katanya, Rabu, 29 Mei 2013. "Kalau saya bagikan satu-satu ke 1,7 juta orang yang dapat kartu, baru itu namanya pencitraan."
Mantan Wali Kota Solo itu juga mengatakan dia tak perlu melobi Kementerian Kesehatan supaya tarif INA CBG bisa naik. "Setiap hari sudah ketemu dan sekarang sedang digodok, lobi buat apa lagi?" ujarnya.
ANGGRITA DESYANI
Berita Terpopuler:
Hadiri Ultah, Agnes Monica Dijemput Ahmad Dhani
Putra Wiranto Meninggal di Afrika Selatan
Agnes Monica: Ahmad Dhani Sudah Tua
Kata Marzuki Soal Orang Dekat SBY Diperiksa KPK
Pembongkaran Stasiun UI Ricuh
