TEMPO.CO, Jakarta--Pemerintah Jakarta bakal mengevaluasi kinerja pejabat daerah di seantero ibu kota Desember nanti. Evaluasi itu termasuk kinerja lurah dan camat yang baru dilantik akhir Juli lalu.
Wakil Gubernur Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, mengatakan banyak kriteria untuk menilai kinerja lurah dan camat. Diantaranya soal pelayanan masyarakat selama ini. "Masih ada pungutan liar atau tidak, melayani orang cepat atau tidak. Intinya bagaimana kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan," kata Basuki di kantornya, Jakarta, Rabu 28 Agustus.
Lalu, Pemerintah Jakarta juga ingin melihat apakah program unggulan yang diusung Jokowi-Ahok seperti Kartu Jakarta Sehat sudah merata untuk setiap wilayah. "Kan enggak lucu ada yang terlunta tetapi lurah atau camatnya enggak tahu. Jangan sampai saya yang turun tangan untuk cari masalahnya," ujarnya.
Ia mengatakan, evaluasi bisa berujung kepada rotasi atau pencopotan jabatan untuk para pejabat wilayah itu. Namun, ia menekankan bahwa seseorang tidak akan dicopot atau dirotasi hanya karena ada masyarakat atau oknum yang melakukan unjuk rasa menuntut pemimpinnya diganti.
Seperti yang terjadi belakangan ini di Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Lurah Lenteng Agung, Susan Jasmine Zulkifli, diminta mundur dari jabatannya oleh sejumlah masyarakat hanya karena permasalahan agama yang dianut lurah itu.
"Kami enggak akan merotasi atau mencopot cuma karena demonstrasi sebagian orang saja. Kenapa enggak demo gua aja sekalian?" katanya sambil tertawa.
SUTJI DECILYA
Terhangat:
Lurah Lenteng Agung | Suap SKK Migas | Konvensi Partai Demokrat | Pilkada Jatim
Berita lain:
Warga Demo Lurah Susan, Takut Dikira Non-Muslim
Ahok Jamin Lurah Susan Tak Akan Dipindahkan
Didemo Warga, Lurah Susan Tetap Bekerja
Ahok Jamin Lurah Susan Tak Akan Dipindahkan
