TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pengawas Taman Margasatwa Ragunan, Hashim Djojohadikusumo, menolak rencana pemberian anggaran Rp 500 miliar untuk tahun depan. "Kami belum mampu dan belum siap," kata adik Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto, itu dalam diskusi publik di Ragunan, Jakarta Selatan, Selasa, 8 Oktober 2013.
Hashim mengatakan, ia baru bisa menerima anggaran tersebut pada 2015 setelah mendapat aspirasi masyarakat dan ada rancangan pembangunan Ragunan. Angka tersebut sebenarnya jauh lebih besar ketimbang anggaran yang diberikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun ini yang hanya kecipratan Rp 18,7 miliar. (Baca: Hashim Audit Taman Margasatwa Ragunan | metro | )
Saat mengunjungi Ragunan, Selasa, 8 Oktober, Gubernur Jakarta Joko Widodo berjanji mengucurkan bantuan Rp 400-500 miliar untuk Ragunan. Dana itu bisa digunakan setelah Ragunan memiliki rencana pengembangan jangka panjang. "Butuhnya berapa ratus miliar atau berapa triliun, akan kami bantu, tapi harus jelas penggunaannya," ujar Jokowi.
Diskusi publik bertema "Menuju Masyarakat Ramah Satwa" yang digelar Selasa hari ini merupakan bagian dari penampungan aspirasi masyarakat. Setelah diskusi panel, publik dipersilakan bicara tentang harapan mereka atas Ragunan.
Resino, ibu rumah tangga yang rumahnya tak jauh dari Ragunan, meminta agar pemerintah tak hanya ramah pada satwa dalam kebun. "Harus ramah juga pada satwa-satwa yang berkeliaran di jalanan," ujarnya. Aspirasi-aspirasi ini ditampung dan dicatat untuk jadi bahan diskusi pengelola Ragunan kelak.
Jokowi mempercayakan Hashim untuk mengawasi pengelolaan Ragunan sejak tiga bulan lalu. "Gubernur minta saya awasi tiap sepeser pun uang yang keluar untuk Ragunan," ujarnya. Kepada Hashim, Jokowi mengamanatkan agar Ragunan bisa menjadi kebun binatang bertaraf internasional.
M. ANDI PERDANA
Berita Terpopuler
Ibu Vicky Prasetyo Diperiksa Polisi
Jokowi, Rhoma Irama dan Warteg Warmo
Pembunuh Holly Berprofesi Penagih Utang
Ini Identitas Mr. X yang Diduga Membunuh Holly
Jokowi Dinilai Tak Adil Hapus Pajak Warteg
