Ahok dan Jokowi Bahas Fungsi TGuPP

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo saat melantik beberapa pejabat Eselon II di Balaikota, Jakarta, Rabu (12/2). Pelantikan sebanyak 26 pejabat baru Eselon II DKI Jakarta diantaranya menggantikan posisi Kepala Dinas Perhubungan Udar Pristono, Kepala Dinas Kebersihan Unu Nurdin, Kepala Dinas Pendidikan Taufik Yudi Mulyanto, Kepala Dinas Sosial Kian Kelana. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo saat melantik beberapa pejabat Eselon II di Balaikota, Jakarta, Rabu (12/2). Pelantikan sebanyak 26 pejabat baru Eselon II DKI Jakarta diantaranya menggantikan posisi Kepala Dinas Perhubungan Udar Pristono, Kepala Dinas Kebersihan Unu Nurdin, Kepala Dinas Pendidikan Taufik Yudi Mulyanto, Kepala Dinas Sosial Kian Kelana. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengatakan masih akan berkoordinasi dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo ihwal fungsi Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGuPP). "Lebih rincinya tanyakan kepada Pak Gubernur," kata Ahok di Balai Kota, Jakarta, Kamis, 13 Februari 2014.

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kemarin menetapkan tujuh bekas kepala dinas sebagai anggota TGuPP. Tim ini bertugas memberi masukan, saran, dan pertimbangan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur dalam melaksanakan program-program Pemerintah Provinsi DKI. Anggota tim ini menduduki posisi non-struktural.

    Ahok mengatakan semakin banyak anggota tim justru semakin baik karena pembangunan Jakarta bisa lebih dipercepat. Adapun tugas pokok dan fungsi TGuPP adalah mengawasi jajaran kepala dinas dan melaporkan hasil pengawasannya kepada Gubernur.

    Menurut Ahok, jika ada kepala dinas yang diduga tidak beres dalam bekerja, anggota TGuPP harus segera melapor kepada Gubernur. Apabila dalam prakteknya ditemukan adanya "permainan" antara anggota Tim Gubernur dan kepala dinas yang bermasalah, Ahok tak segan memecat kedua belah pihak.

    Ahok menyatakan tugas tim ini tak tumpang tindih dengan fungsi deputi gubernur. Menurut dia, fungsi deputi gubernur yang dianggap terlalu banyak mementingkan seremonial dapat diimbangi dengan tugas tim pengawas.

    REZA ADITYA

    Berita Terkait
    Jokowi: Tak Ada Lagi Pos Basah, Pos Kering...
    Lulung Ternyata Dukung Jokowi Nyapres
    Demi Foxconn, Jokowi Reklamasi Pantai Cilincing
    Ahok Sudah Curiga Ada Kongkalikong Tender Busway
    Dimutasi, Bekas Kepala Dinas Perhubungan DKI Legowo

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tips Menghadapi Bisa Ular dengan Menggunakan SABU

    Untuk mengatasi bisa ular, dokter Tri Maharani memaparkan bahwa bisa ular adalah protein yang hanya bisa ditawar dengan SABU polivalen.