Akhirnya, Menteri Tjahjo Terbitkan Keputusan Soal APBD DKI

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, beri keterangan pers terkait kebijakan dan agenda prioritas Kemendagri, di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, 6 Januari 2015. TEMPO/Imam Sukamto

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, beri keterangan pers terkait kebijakan dan agenda prioritas Kemendagri, di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, 6 Januari 2015. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta. Tjahjo akan mengirimkan keputusannya hari ini, Rabu, 11 Maret 2015.

    "Kemendagri mencatat berbagai koreksi Evaluasi APBD, hari ini saya tanda tangan pengantarnya kemudian kirim ke Gubernur DKI Jakarta," ujar Tjahjo melalui pesan BlackBerry, Rabu, 11 Maret 2015.

    Tjahjo mengatakan besaran belanja pegawai DKI Jakarta Rp 19,02 triliun tak wajar karena porsinya hampir seperempat total belanja sebesar Rp 67,5 triliun. "Ini masih jauh lebih besar dari belanja penanganan banjir yang hanya Rp 5,3 triliun," katanya.

    Tjahjo menegaskan, pagu anggaran diutamakan untuk membiayai belanja wajib dan mengikat. Misalnya, pembangunan mass rapid transit Rp 4,62 triliun, transportasi Jakarta Rp 1 triliun, pengerukan sungai, perbaikan gorong-gorong, pendidikan, kesehatan, dan lainnya.

    "Sedangkan untuk belanja perjalanan dinas, kunjungan kerja, sosialisasi dikurangi," katanya.

    Meskipun Tjahjo mengevaluasi Ranperda APBD yang dikirimkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, namun ia tetap memasukkan keberatan DPRD. "Diharapkan DPRD dan Gubernur dapat menyelesaikan hal ini tujuh hari setelah Kepmendagri diterima," ujar Tjahjo.

    Adapun, apabila titik temu tak kunjung dicapai keduanya, maka pagu anggaran 2014 yang akan dipakai untuk membiayai kegiatan tahun anggaran 2015.

    "Hal tersebut sesuai ketentuan pada Pasal 314 Undang-Undang Pemerintahan Daerah," katanya.

    TIKA PRIMANDARI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.