Ahok: Presiden Minta PDIP Stop Hak Nyatakan Pendapat

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur DKI Jakarta nonaktif sekaligus presiden RI  terpilih 2014-2019 Joko Widodo bersama Wagub DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di Balaikota Jakarta, 23 Juli 2014. TEMPO/Dian Triyuli Handoko

    Gubernur DKI Jakarta nonaktif sekaligus presiden RI terpilih 2014-2019 Joko Widodo bersama Wagub DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di Balaikota Jakarta, 23 Juli 2014. TEMPO/Dian Triyuli Handoko

    TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta memutuskan tak mengajukan hak menyatakan pendapat. Hal itu disampaikan seusai Ahok--sapaan Basuki--bertemu dengan Presiden Joko Widodo dan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi di Istana Negara.

    "Presiden putuskan Fraksi PDI Perjuangan tak mungkin mengajukan hak menyatakan pendapat," kata Ahok di Balai Kota, Selasa, 14 April 2015.

    Ahok mengatakan pertemuan selama satu setengah jam itu dilaksanakan atas undangan Jokowi. Ia mengatakan pertemuan itu berlangsung santai. Menurut Ahok, ketiganya hadir sebagai teman sebab secara konstitusi pemanggilan gubernur dan ketua DPRD merupakan wewenang Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

    Ahok menjelaskan, setidaknya ada tiga poin yang disampaikan Jokowi mengenai kondisi terkini Jakarta. Jokowi, kata Ahok, menegaskan Fraksi PDI Perjuangan tak akan melanjutkan proses penggunaan hak angket menjadi hak menyatakan pendapat.

    Meski begitu, Ahok melanjutkan, Jokowi berpesan agar Prasetio mengikuti peraturan yang berlaku jika tiga perempat dari jumlah anggota DPRD menyetujui penggunaan hak menyatakan pendapat. Prasetio harus menggelar rapat paripurna jika jumlah anggota yang menyetujui memenuhi kuorum.

    Ahok berujar, hal tersebut sebenarnya berlawanan dengan keinginannya. Ia berulang kali menyatakan harapannya agar Dewan melanjutkan hak angket menjadi hak menyatakan pendapat. Ahok mengatakan hak menyatakan pendapat membuat Mahkamah Agung memutuskan pihak yang bersalah dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2015.

    Rupanya, kata Ahok, Prasetio mengamati pernyataan tersebut. Dalam pertemuan itu, Prasetio meminta dirinya tak menantang DPRD mengajukan hak tersebut. "Tadi Pak Pras katakan, 'kamu juga jangan menantang kami terus dong'," kata dia.

    Ahok mengatakan hal lain yang disampaikan Jokowi yakni percepatan penggunaan anggaran. Anggaran harus segera digunakan jika APBD sudah cair agar menimbulkan nilai sisa lebih penggunaan anggaran yang besar. Jokowi, kata dia, juga menyoroti pelaksanaan e-musrenbang agar menunjang penerapan e-budgeting. "Penyusunan APBD 2016 itu akan sempurna jika pelaksanaan e-musrenbang di awalnya baik," ujar Ahok.

    LINDA HAIRANI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lolos ke Piala Eropa 2020, Ronaldo dan Kane Bikin Rekor

    Sejumlah 20 negara sudah memastikan diri mengikuti turnamen empat tahunan Piala Eropa 2020. Ada beberapa catatan menarik.