TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama PT MRT Jakarta, Dono Boestami meminta pemerintah DKI membantu proses pembebasan lahan untuk pembangunan moda transportasi Mass Rapid Transit.
Menurut Dono, dengan segera dirampungkannya proses pembebasan lahan maka perusahaannya bisa segera menyelesaikan pembangunan di beberapa tempat yang masih terkendala dengan pembebasan lahan.
Dono menjelaskan, pada awalnya perusahaan menargetkan seluruh pembebasan lahan telah rampung pada akhir tahun 2013. "Kalau bicara proses pembebasan lahan saat ini, sudah terlalu jauh," tuturnya, di Wisma Nusantara, Jakarta Pusat, Minggu 24 Mei 2015.
Sebelumnya, PT MRT Jakarta menargetkan pembangunan proyek transportasi massal berbasis rel tersebut rampung pada Agustus 2018. Namun proses pembangunan tersebut terancam tak sesuai tenggat waktu karena terkendala pembebasan lahan.
Bahkan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama memperkirakan pemerintah DKI harus membayar ganti rugi terhadap kontraktor sebesar Rp 500 miliar karena molornya pembanguan transportasi massal tersebut.
Dono menuturkan, pembebasan lahan merupakan kewenangan dari pemerintah DKI. "Tanggung jawab pembebasan lahan ada di pemerintah DKI," katanya.
Dono menjelaskan beberapa lahan yang belum dibebaskan terletak di Jalan T.B Simatupang, Jakarta Selatan (untuk Stasiun Fatmawati); Jalan Fatmawati, Jakarta Selatan (untuk jalan layang MRT); Jalan Haji Nawi, Jakarta Selatan (untuk Stasiun Haji Nawi), dan beberapa tempat lainnya.
Dia berharap pembebasan lahan bisa segera rampung segera karena pada tahun ini pemerintah DKI menganggarkan dana sebesar Rp 600 miliar untuk pembebasan lahan. "Dana sebesar itu, bagi kami sudah lebih dari cukup," ujarnya.
Dono menjelaskan, hingga Maret lalu proses pembangunan moda transportasi massal tersebut sudah mencapai 25 persen.
Walaupun terkendala pembebasan lahan, kata Dono, PT MRT Jakarta, tetap berupaya untuk terus mengerjakan pembangunan transportasi massal tersebut agar bisa rampung sebelum Asian Games 2018 digelar. "Kami optimistis, intinya pembangunan terus berjalan," tuturnya.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menuturkan pemerintah DKI akan berupaya untuk membantu PT MRT Jakarta untuk segera membebaskan lahan yang masih bermasalah. Menurut dia, pemerintah bisa membeli lahan yang masih dimiliki oleh masyarakat dengan sistem appraisal, penaksiran harga, hingga konsinyasi.
"Ya mau bagaimana lagi, ini demi kepentingan negara," tuturnya setelah mengunjungi proyek pembangunan angkutan massal tersebut di Lebak Bulus dan Senayan, Jakarta Selatan. Djarot menjelaskan, proses pembebasan lahan tak akan sulit, jika bangunan yang didirikan oleh masyarakat berada di tanah milik negara.
Dia mengatakan, pemerintah DKI cukup memberikan uang kerohiman bagi penduduk yang menempati tanah negara. "Kami bisa langsung membongkar bangunan yang berada di tanah negara," tutur mantan Wali Kota Blitar ini.
GANGSAR PARIKESIT
