2. Kritik Jabatan Camat
Duet harapan masyarakat itu sempat berbeda pendapat tentang jabatan camat. Seperti biasa jika dinilai ada kekurangan dalam pelayanan masyarakat, Ahok kembali mengancam dan mengosongkan jabatan.
Ahok menegaskan tidak segan-segan menghapus jabatan lurah dan camat dalam struktur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dia menilai pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh staf dari PTSP, bukan kelurahan atau kecamatan.
Jika rencana itu berjalan, pegawai yang saat ini menjabat camat akan menjadi asisten wali kota. "Posisi asisten bisa kita perbanyak," ucap Ahok di Balai Kota, Senin, 1 Juni 2015. "Perampingan ini bisa membuat Pemerintah Provinsi berhemat hingga Rp 10 triliun," kata Ahok.
Lalu apa jawaban Djarot, menurutnya ide itu hanya gurauan. "Jangan dianggap serius. It's just a joke," kata Djarot kepada Tempo di Silang Monas Barat Daya, Jakarta Pusat, Minggu, 31 Mei 2015. "Ide itu sepertinya masih jauh dari perwujudan. Kita bicara yang pasti-pasti saja," katanya.