Diperiksa Bareskrim Soal UPS, Fahmi Zulfikar Bilang...  

Reporter

Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Fraksi Hanura Fahmi Zulfikar (tengah) menjadi tersangka baru kasus dugaan korupsi pengadaan uninterruptible power supply (UPS) memberi keterangan seusai menjalani pemeriksaan di Bareskirim Mabes Polri, Jakarta, 24 November 2015. M IQBAL ICHSAN/TEMPO

TEMPO.CO, Jakarta - Tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan Uninterruptable Power Supply (UPS) Fahmi Zulfikar mengatakan pembahasan dan pengadaan anggarannya sudah sesuai dengan standar. "Saya kira mekanisme itu kan memang sudah standar. Mungkin kalau ditanya, apa kalau semua itu berjalan dengan sendirinya, ya tidak mungkinlah," kata Fahmi Zulfikar seusai diperiksa penyidik di Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, Selasa, 24 November 2015.

Anggota DPRD DKI Jakarta ini beralasan pembahasan anggaran tidak menyebut secara rinci karena poin-poin yang dibahas sangat banyak. "Jumlahnya puluhan ribu item. Terkait hasilnya menjadi APBD, tentu saja ada kesepakatan antara TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) dan Badan Anggaran," kata Fahmi.

Dalam lingkup yang lebih besar, Fahmi menyebutkan bahwa hal tersebut masuk dalam pembahasan antara ekesekutif dan legislatif. Perihal UPS yang dimasukkan ke dalam anggaran, Fahmi menolak bahwa itu wewenang anggota DPRD. "Kalau bicara soal kalau sudah jadi anggaran kenapa dilelang? Jangan tanya saya. Karena itu bukan domain DPRD," kata Fahmi.

Fahmi juga membantah anggapan UPS bukan hal yang cukup penting. Menurutnya, DPRD hanya mengikuti prosedur lelang yang diajukan eksekutif. "Kalau tidak urgent, kenapa dilelang? Semua kebijakan ada pada eksekutif, kami hanya legislatif," kata dia membela diri.

Fahmi Zulfikar dan M. Firmansyah yang juga anggota dewan telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan UPS pada Rabu 11 November 2015. Fahmi merupakan anggota dewan dari Fraksi Partai Hanura. Sementara, M. Firmansyah dari Fraksi Partai Demokrat.

Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim telah memeriksa sebanyak enam saksi untuk mengusut tersangka baru. Kasus korupsi UPS ini terbongkar sejak ditemukannya penggelembungan harga UPS sebesar Rp 5,8 miliar per unit dalam APBD 2014. Menurut informasi, harga satu UPS dengan kapasitas 40 kilovolt ampere hanya sekitar Rp 100 juta.

Fahmi Zulfikar dijerat Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP. Pasal itu mengatur tentang perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri, korporasi, atau orang lain yang merugikan keuangan negara, serta penyalahgunaan jabatan.

LARISSA HUDA






Sarana Jaya Minta Modal Rp 1,25 Triliun, DPRD: Buat Rumah DP 0 yang Jauh dari Target

10 hari lalu

Sarana Jaya Minta Modal Rp 1,25 Triliun, DPRD: Buat Rumah DP 0 yang Jauh dari Target

Sarana Jaya mengusulkan penyertaan modal daerah (PMD) 2023 untuk pengadaan lahan dan pengembangan hunian terjangkau senilai Rp 1,25 triliun.


Bupati Lumajang Menyesalkan Ketua DPRD Mundur karena Tak Hafal Pancasila

12 hari lalu

Bupati Lumajang Menyesalkan Ketua DPRD Mundur karena Tak Hafal Pancasila

Bupati Lumajang Thoriqul Haq menyayangkan mundurnya Ketua DPRD Anang Akhmad Syaifudin karena tidak hafal Pancasila.


PKB Masih Pelajari Dinamika Lapangan Usai Ketua DPRD Lumajang Mundur karena Tak Hafal Pancasila

12 hari lalu

PKB Masih Pelajari Dinamika Lapangan Usai Ketua DPRD Lumajang Mundur karena Tak Hafal Pancasila

PKB Jawa Timur belum akan buru-buru mencari pengganti Ketua DPRD Lumajang yang mengundurkan diri gara-gara tidak hafal Pancasila.


Ketua DPRD Lumajang Mundur karena Tak Hafal Pancasila, PKB: Keselip Lidah

12 hari lalu

Ketua DPRD Lumajang Mundur karena Tak Hafal Pancasila, PKB: Keselip Lidah

PKB Jawa Timur akan memanggil Anang Ahmad Syaifuddin yang meletakkan jabatannya setelah viral video ia tak lancar saat melafalkan Pancasila.


Aksi Demo Tolak Kenaikan BBM di Makassar, Mahasiswa Tak terpengaruh Bentrok Antarwarga

18 hari lalu

Aksi Demo Tolak Kenaikan BBM di Makassar, Mahasiswa Tak terpengaruh Bentrok Antarwarga

Ratusan massa mahasiswa demo tolak kenaikan BBM di Makassar. Terjadi bentrok antarwarga, tapi mahasiswa tak terprovokasi.


Demo Tolak Kenaikan BBM: Koalisi Mahasiswa Kota Palangka Raya Kepung DPRD Kalteng

18 hari lalu

Demo Tolak Kenaikan BBM: Koalisi Mahasiswa Kota Palangka Raya Kepung DPRD Kalteng

Koalisi mahasiswa se-Kota Palangka Raya melakukan demo tolak kenaikan BBM hingga melakukan pengepungan Gedung DPRD Kalimantan Tengah, kemarin.


Rekomendasi Pansus DPRD Kota Batam untuk 10 OPD

33 hari lalu

Rekomendasi Pansus DPRD Kota Batam untuk 10 OPD

Rekomendasi dibacakan saat rapat paripurna pada Jum'at, 12 Agustus 2022.


Pemaksaan Jilbab SMAN 1 Banguntapan Bantul, DPRD DIY: Copot Kepala Sekolah dan Oknum Guru

52 hari lalu

Pemaksaan Jilbab SMAN 1 Banguntapan Bantul, DPRD DIY: Copot Kepala Sekolah dan Oknum Guru

Kalangan DPRD DI Yogyakarta mendesak pemerintah daerah bersikap tegas terkait dugaan pemaksaan penggunaan jilbab yang terjadi di SMAN 1 Banguntapan.


Geram Ruang Rapat DPRD Kosong karena Zoom Meeting, Politikus PDIP: Cucu Saya Sekolah Pakai Masker

52 hari lalu

Geram Ruang Rapat DPRD Kosong karena Zoom Meeting, Politikus PDIP: Cucu Saya Sekolah Pakai Masker

Politikus PDIP Rasyidi meminta Sekretariat DPRD DKI Jakarta mengkaji aturan penggunaan aplikasi Zoom dalam rapat paripurna.


DPRD Batam Beberkan Capaian dan Catatan APBD Batam 2021

57 hari lalu

DPRD Batam Beberkan Capaian dan Catatan APBD Batam 2021

Pemko Batam meraih capaian positif sepanjang 2021. Namun perlu peningkatan dan pengawasan yang lebih ketat terhadap pelaksanaan maupun dampak dari program kepada masyarakat.