TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bersitegang dengan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai buntut pembatalan undangan buatnya sebagai pembicara dalam acara puncak Hari Antikorupsi kemarin. Ia pun sempat menduga pembatalan itu berkaitan dengan kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras.
"Saya enggak tahu, yang pasti di KPK ada orang yang mau mengkriminalkan saya," katanya di gedung Balai Kota Jakarta, Jumat, 11 Desember 2015.
Menurut Ahok, sapaan akrab Basuki, kasus semacam ini sering muncul ketika mendekati waktu pilkada. "Selalu ada kasus yang ditiupkan pas mau pilkada, saya mau jadi bupati, jadi gubernur," ucapnya. Adapun pemilihan Gubernur DKI Jakarta direncanakan berlangsung pada 2017.
Sebelumnya, Ahok menyebutkan pimpinan KPK berada di balik pembatalan undangan kehadirannya dalam peringatan Hari Antikorupsi, yang digelar di Bandung, kemarin. "Stafnya enggak mau ngomong siapa, cuma bilang ada arahan dari pimpinan," tuturnya.
Ia pun mengaku tidak mengetahui secara pasti siapa pimpinan KPK yang dimaksud. "Nah, pimpinan yang mana, ada tiga nih," ucapnya.
Saat ini, ada tiga pemimpin KPK yang menjabat pelaksana tugas (Plt), yaitu Johan Budi, Taufiequrachman Ruki, dan Indriyanto Seno Adji. Tapi, dari ketiga nama tersebut, Ahok tak mengarahkan kecurigaannya kepada Johan. "Pak Johan Budi bilang malah ngundang kok, saya enggak tahu, berarti pimpinan tinggal dua orang," ucapnya.
Seharusnya, Ahok hadir sebagai pembicara dalam acara Diskusi Forum Dialog Nasional Manajemen Pengendalian Gratifikasi dengan tema "Berbeda untuk Berubah". Diskusi tersebut merupakan salah satu rangkaian kegiatan Hari Antikorupsi Sedunia yang diselenggarakan KPK. Ia pun diminta memberikan paparannya tentang usaha DKI Jakarta dalam mencegah korupsi dan bentuk gratifikasi.
GHOIDA RAHMAH
