Hari ini, Ahok kembali merombak timnya. Puluhan pejabat baru dilantik, termasuk menggeser dua SKPD yaitu Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Dinas Pariwisata. Sopan Adrianto diangkat menjadi Kepala Dinas Pendidikan, sementara Catur Laswanto menjadi Kepala Dinas Pariwisata.
Ahok menunjuk Sopan Adrianto sebagai Kepala Dinas Pendidikan setelah kursi itu kosong ditinggalkan Arie Budhieman. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan melantik Arie menjadi Staf Ahli Mendikbud bidang Pembangunan Karakter, akhir tahun lalu. "Wakil naik, lalu Sekretaris menjadi wakil," ujarnya.
BACA:
Ahok Tunjuk Eks Bos Cipaganti Jadi Dirut TransJakarta
Alasan Ahok Tunjuk Bos Cipaganti Pimpin TransJakarta
Sementara Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi (BPMP) Jakarta Catur Laswanto menempati posisi Kepala Dinas Pariwisata menggantikan Purba Hutapea. Beberapa waktu lalu, Ahok mengkritik Purba karena memasukkan anggaran festival terlampau besar saat penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2016.
Selain itu, Ahok juga memanggil beberapa dinas yang perlu dievaluasi, salah satunya Dinas Perindustrian dan Energi DKI Jakarta. Ahok meminta masukan Kepala Dinas Energi Yuli Hartono untuk menunjuk anak buah yang kinerjanya buruk. Pilihannya cuma dua, Ahok mengganti kepala dinas, atau kepala dinas mencoret anak buah berprestasi jeblok. "Makanya sekarang kalau lihat ada yang kurang rajin langsung ganti. Pemain cadangan terlalu banyak," tuturnya.
BACA: Tiga Alasan Ahok Rombak Enam Pejabat
Kepala Badan Kepegawaian Daerah Agus Suradika mengatakan perombakan kali ini lebih tenang dibanding mutasi yang dilakukan Ahok sebelumnya. "Karena sebagian besar pensiun. Ada 12 orang pensiun tahun ini," kata dia. Sebagian besar pejabat yang dilantik adalah lurah dan camat di lima wilayah.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Heru Budi Hartono mengungkapkan perombakan pejabat diambil dari hasil rapat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan. Rapat terakhir kemarin malam dipimpin oleh Sekretaris Daerah Syaefullah dan dihadiri anggota inspektorat, BPKAD. Menurut Heru, keputusan mutasi untuk eselon satu dan dua sepenuhnya berada di tangan Gubernur.
GHOIDA RAHMAH
