Menurut Prabowo Sunirman, anggota DPRD dari Gerindra, para pamong tak paham urusan teknis lapangan. “Banyak yang tak bisa bekerja karena tak mengerti pekerjaannya,” katanya. Prabowo menuding penempatan pegawai yang tak pas ini yang membuat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara memberi nilai merah kepada kinerja pemerintahan Jakarta.
BACA: Ahok Siapkan 'Pembersihan' Besar-besaran Pejabat DKI
Teguh Hendrawan menyangkal tudingan Prabowo. Menurut dia, orang lapangan yang berlatar pamong karena lulusan STPDN juga bisa memimpin dinas teknis karena pekerjaan teknis tak semata mengandalkan perencanaan yang bagus. “Banyak orang pintar, tapi tak berani eksekusi,” katanya.
Isnawa mendukung Teguh. Menurut dia, Dinas teknis perlu orang pamong karena sudah memahami wilayah. Meski begitu, ia memerlukan pegawai bertalar teknis—bukan lulusan STPDN—agar programnya berjalan. “Kami harus bersinergi,” katanya.
Teguh memberi bukti lain. Ketika dia masuk, serapan anggaran di Dinas Tata Air hanya 7 persen. Begitu ia masuk pada akhir tahun lalu, serapan anggaran melambung menjadi 56 persen. Bukti lain cepatnya eksekusi lapangan, ketika ia didukung anak buahnya berlatar pamong, adalah cepatnya penanganan banjir. “Genangan banjir cepat surut.”
BACA: Modus Pegawai Jakarta Agar Kerja Nol Tunjangan Pol
Basuki tak menyoal banyaknya lulusan STPDN menjabat dinas teknis karena penjaringan pejabat melahirkan mereka. “Kalau semua isinya orang Betawi dan itu baik, ya sudah, jalan,” ucapnya.
LULUSAN STPDN DI DINAS
Eselon II
Kepala Dinas Kebersihan Isnawa Adji
Wakil Kepala Dinas Kebersihan Ali Maulana Hakim
Kepala Dinas Tata Air Teguh Hendrawan
Kepala Dinas Perhubungan Andri Yansah
ERWAN HERMAWAN | AHMAD FAIZ
