TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok berkata bahwa pembangunan kota berorientasi pejalan kaki (pedestrian) akan didukung oleh penataan pedagang kaki lima (PKL).
"Konsep pedestrian harus memberikan ruang untuk PKL, tapi untuk PKL yang terdaftar di 'Smart City' Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kalo yang bandel ditarik saja," kata Ahok dalam acara Lokakarya Pembangunan Kota Berorientasi Pejalan Kali di gedung Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta, Jatibaru, Jakarta Pusat, Selasa, 2 Februari 2016.
Ahok mengatakan bahwa dalam penataan pedestrian, PKL adalah satu elemen utama yang tak boleh dimatikan. "Persoalannya adalah bagaimana cara mendekatkan dan menempatkan PKL di keramaian," katanya.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kata Ahok, juga akan menyediakan modal bagi usaha PKL yang tergolong usaha mikro, kecil, dan menengah tersebut. "Supaya saat ditempatkan di ruang terbuka publik, tampilannya bersih dan sehat. Kalau berupa gerobak tak terawat siapa mau menghampiri?"
Salah satu ide yang disampaikan Ahok dalam lokakarya itu berupa pemanfaatan jembatan penyeberangan orang (JPO) sebagai lahan PKL, tapi dengan pengaturan yang sesuai. "Di JPO yang tinggi, kita naik tangga hingga dua tingkat, dan itu jauh. Kalau ada PKL yang ditata di situ, orang bisa singgah minum," kata Ahok.
Penertiban PKL oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), seperti yang terjadi di Pasar Palmerah, Jakarta Barat, pada Senin malam, 1 Februari 2016, menurut Ahok, wajar karena letaknya yang sembarangan dan mengganggu sirkulasi jalan. "Intinya untuk PKL yang punya izin, pemprov dukung, malah dikasih modal, kalau yang bandel harus dibereskan."
Puluhan anggota Satpol PP merazia lapak PKL di sekitar Pasar Palmerah, Senin malam. Petugas membawa dagangan hingga gerobak pedagang yang berjualan di trotoar.
Saat melakukan razia, Satpol PP dibantu oleh petugas prasarana dan sarana umum (PPSU). Mereka mengangkut dagangan dan gerobak pedagang ke atas truk.
YOHANES PASKALIS
