Lulung Siap Jadi Cawagub, Lalu Siapa Gubernurnya?

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Politikus Partai Persatuan Pembangunan dan calon gubernur DKI Jakarta, Abraham 'Lulung' Lunggana bersama Ketua Umum Partai Idaman Rhoma Irama usai melakukan pertemuan di Jalan Pondok Jaya, Mampang, Jakarta Selatan, 18 Maret 2016. TEMPO/Friski R

    Politikus Partai Persatuan Pembangunan dan calon gubernur DKI Jakarta, Abraham 'Lulung' Lunggana bersama Ketua Umum Partai Idaman Rhoma Irama usai melakukan pertemuan di Jalan Pondok Jaya, Mampang, Jakarta Selatan, 18 Maret 2016. TEMPO/Friski R

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana alias Haji Lulung tidak keberatan jika hanya dicalonkan menjadi wakil gubernur dalam Pilkada DKI 2017.

    Haji Lulung menyatakan hal itu karena Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang mengusungnya hanya memiliki sepuluh kursi. Sedangkan, untuk mencalonkan diri dalam Pilkada DKI Jakarta, dibutuhkan 22 kursi sehingga PPP harus berkoalisi. 

    "Kursi saya cuma sepuluh. Kalau kawan-kawan sepakat dengan keputusan bersama, menjadi cagub atau cawagub saya siap. Bahkan tidak jadi apa-apa pun saya siap," kata Haji Lulung di kantor PPP, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 19 Maret 2016.

    Namun Haji Lulung mengatakan harus terus berkomunikasi dengan tokoh dan partai politik demi kepentingan partai politiknya dalam Pilkada DKI Jakarta. 

    "Tapi, sebagai ketua partai (PPP DKI Jakarta),  saya harus siap karena ini tahun politik," tutur Haji Lulung.

    Ia meminta media tidak terlalu cepat menyimpulkan lingkaran koalisi yang akan melibatkan PPP karena Pilkada DKI masih lama.

    "Ini belum mengerucut.  Ini masih cair. Bisa saja saya ke PDI P atau ke partai lain. Masih pagi, masih prematur," ucap Haji Lulung.

    Haji Lulung pun menyerahkan keputusan koalisi kepada Pimpinan Pusat PPP berdasarkan hasil evaluasi yang digelar setiap Jumat.

    "Semua tergantung DPP. Hasil laporan akan dievaluasi. Kami bertemu terus tiap sehabis salat Jumat," tuturnya. 



    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    KPK Berencana Menghapus Hasil Penyadapan 36 Perkara

    Terdapat mekanisme yang tak tegas mengenai penghapusan hasil penyadapan 36 penyelidikan yang dihentikan KPK.