TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menampik tudingan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Hidayat Nur Wahid bahwa ia membesar-besarkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk kepentingan kampanye.
Ahok mengatakan ia justru menghemat anggaran DKI. "Saya kasihan juga fitnahnya itu kadang-kadang. Justru yang ada saya menghemat anggaran DKI, ya, kan," katanya di kantor Gubernur DKI Jakarta, Kamis, 31 Maret 2016.
Ahok menyebutkan kebijakan yang dilakukannya sering kali justru mengundang protes dari warga. Ahok bahkan menampik tudingan bahwa usahanya membeli tanah dan membangun rumah susun merupakan bagian dari kampanye. Jika memang berniat melakukan kampanye, seharusnya ia membagi-bagikan rumah susun tersebut secara gratis.
Baca Juga: Survei Pilkada DKI: Ahok Tak Terbendung
Hal yang sama berlaku untuk Kartu Jakarta Pintar. Semasa menjadi gubernur, Ahok mengaku justru memangkas jumlah pengguna KJP. Ia menghapus pengguna nakal yang mendapat lebih dari satu bantuan.
Begitu pun usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Ahok mengaku justru memutus kredit UMKM dan UPT dana bergulir. "Saya bubarin. Kenapa? Semua kredit macet. Seharusnya, kalau saya manfaatin buat kampanye, atas nama usaha kecil-menengah kasih kredit yang besar," ujarnya.
Ahok menegaskan bahwa ia tak pernah memanfaatkan dana APBD tersebut. Ia mengaku tidak punya niat mengubah sistem. "Jadi kasih tahu ini sajalah, kalau takut bersaing, enggak punya program, aku ajarin program jadi lebih pinter dikit jadi calon gubernur."
Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid menuding Ahok membesar-besarkan dana APBD untuk biaya kampanye. Hidayat menyampaikan bahwa birokrasi APBD tidak boleh dipergunakan untuk kampanye.
MAWARDAH NUR HANIFIYANI
