TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan, tidak ada kesepakatan antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan PT Podomoro Land terkait dengan pembiayaan penggusuran kawasan prostitusi Kalijodo. Kesepakatan antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan bos Agung Podomoro Land, Ariesman Widjaya, kabarnya ada dalam berita acara pemeriksaan KPK.
"Menurut penyidik, tidak ada keterangan seperti itu dalam BAP," ujar Pelaksana Harian Kepala Biro Hubungan Masyarakat KPK Yuyuk Andriati di gedung KPK, Senin, 16 Mei 2016.
Menurut Yuyuk, penyidik tidak punya wewenang mengumumkan hasil berita acara pemeriksaan (BAP) kepada publik. "Mengenai BAP, saya konfirmasi bahwa tidak ada yang bocor. BAP itu kan nanti akan dibuka di persidangan, silakan nanti mencermati persidangan," tutur Yuyuk.
Sebelumnya, Ahok berang ketika tahu data yang diduga dari BAP KPK terkait dengan suap reklamasi bocor di media. Dalam data tersebut, ada tulisan daftar kontribusi tambahan (bukan CSR) yang telah diterima Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dari Agung Podomoro Land.
Namun Ahok mengatakan, saat diperiksa KPK pekan lalu, ia tidak dimintai konfirmasi sama sekali tentang BAP Ariesman Wijaya. "Tidak ada mengeluarkan kertas ini sama sekali. Maka saya juga bingung keluar kertas ini. Dan yang lebih bingung lagi, seolah-olah Ahok ini seorang kontraktor yang ngerjain Kali Ciliwung, dan lain-lain," ujar Ahok saat diwawancarai di Balai Kota pada Jumat malam, 13 Mei 2016.
Ahok mengatakan, selama 8 jam diperiksa, ia ditunjukkan BAP pemeriksaan Ariesman Widjaja, Mohamad Sanusi, dan Trinanda Prihantoro. Dalam pemeriksaan itu, Ahok berbicara dengan penyidik layaknya mengobrol biasa. Ia juga dimintai konfirmasi tentang hasil pemeriksaan tersangka suap reklamasi.
Dalam data itu, tercantum beberapa proyek PT Agung Podomoro Land yang menjadi bagian kontribusi tambahannya berupa nilai kontrak, uang yang sudah dibayarkan, dan sisanya. Beberapa proyek itu di antaranya Rusunawa Daan Mogot, pembelian furnitur rusun, proyek Kali Ciliwung, pembangunan pompa, dan penertiban Kalijodo dengan total nilai kontrak Rp 392,6 miliar.
Misalnya, untuk proyek pembangunan Rusunawa Daan Mogot, tertulis nilai kontrak Rp 92 miliar. Dari jumlah tersebut, PT APL baru membayar Rp 84,6 miliar sehingga sisa yang harus dibayar Rp 7,3 miliar. Dari total semua proyek, kekurangan yang harus dibayar tertulis Rp 173,9 miliar.
Ahok menilai, hitung-hitungan ini tak masuk akal. Menurut dia, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak pernah memakai sistem kontrak, yang notabene bakal menyewa kontraktor. Ahok meminta KPK menyelidiki siapa pembocor BAP itu karena data tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan jika tak disertai dengan tanda tangan.
ARIEF HIDAYAT
