TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Muhammad Taufik berencana mengajak semua anggotanya menyaksikan film dokumenter Rayuan Pulau Palsu karya sutradara Rudi Purwo Saputro. “Saya ingin mengajak teman-teman DPRD menonton film ini supaya ada kesamaan berpikir,” ujar Taufik setelah menyaksikan film Rayuan Pulau Palsu di Jakarta Selatan, Sabtu malam, 21 Mei 2016.
Taufik mengatakan film yang menceritakan kehidupan masyarakat nelayan Teluk Jakarta ini cukup bagus. Ia menyarankan film berdurasi 60 menit tersebut diputar di berbagai tempat. Sebab, kata dia, masyarakat harus memiliki kesamaan berpikir tentang kondisi kehidupan nelayan sesungguhnya.
Taufik menjelaskan, untuk teknis pemutarannya, film dokumenter tersebut akan ditayangkan disertai diskusi. Ia akan mengundang dinas terkait untuk menyaksikan kehidupan nelayan agar mereka mendapat kesejahteraan dari pemerintah. Taufik menilai nelayan merupakan bagian dari masyarakat Jakarta yang harus dibangun secara utuh.
Taufik turut menyampaikan keprihatinannya melihat kondisi nelayan Teluk Jakarta saat ini. Ia menilai belum banyak orang yang tahu betapa perihnya kehidupan nelayan. Ia pun mendesak pemerintah agar menyejahterakan kehidupan mereka. “Anggarannya (Jakarta) besar, kok,” katanya.
Film dokumenter Rayuan Pulau Palsu merekam persoalan reklamasi Teluk Jakarta. Dimulai dari suasana pelelangan ikan di Muara Angke, pasar pengolahan ikan, hingga kehidupan nelayan sebelum dan sesudah reklamasi.
Rudi mengatakan film ini dibuat sekitar 2,5 bulan. Awalnya, para pendiri komunitas film Watch Doc menantang Rudi, kamerawan Watch Doc, untuk menggarap film tersebut. Ia lalu melakukan riset tentang reklamasi dan mewawancarai sejumlah warga untuk mendapatkan cerita dari mereka.
Judul Rayuan Pulau Palsu, ucap Rudi, adalah pelesetan dari Rayuan Pulau Kelapa. Kata “rayuan” juga berhubungan dengan dugaan korupsi yang dilakukan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi dalam proyek reklamasi.
DANANG FIRMANTO
