TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Ikatan Rukun Warga/Rukun Tetangga (RW/RT) Jakarta Baru, Ridwan Hakim, mengatakan forum yang mengatasnamakan RT/RW dan menggelar demonstrasi menolak kebijakan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sarat dengan kepentingan politik.
Apalagi, kata dia, salah satu kegiatan, yaitu pengumpulan 3 juta KTP untuk penolakan Ahok kembali mencalonkan di pilkada 2017, dinilai sangat politis. "Kami menduga kegiatan-kegiatan mereka sarat politis," katanya di Taman Pandang, Jakarta Pusat, Sabtu, 17 September 2016.
Ikatan RW/RT yang tergabung dalam Relawan Cinta Ahok ini juga mengklaim organisasi mereka memiliki legalitas yang jelas. Sedangkan dia meragukan keabsahan pengurus Forum RT/RW. "Kami ragu apakah sebagian besar orang yang ikut dalam forum tersebut merupakan pengurus RT/RW di daerahnya," ucapnya.
Ridwan menegaskan Ikatan RW/RT Jakarta Baru sudah terbentuk sejak 5 Desember 2012, saat pilkada DKI yang dimenangkan Jokowi dan Ahok.
Ridwan juga mendesak agar DPRD DKI Jakarta segera mengesahkan rancangan peraturan daerah tentang RT/RW. Hal itu ditujukan agar tidak lagi menjadi permasalahan dalam organisasi RT/RW di DKI Jakarta. "Kami sepenuh hati mendukung kebijakan pemerintah DKI," ujarnya.
Massa yang tergabung dalam Forum RT/RW se-DKI Jakarta melakukan unjuk rasa di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat, 16 September 2016. Koordinator aksi, Syarifudin, mengatakan mereka menolak berbagai kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat DKI Jakarta.
Baca: Forum RT/RW Yakin Cara Ini Bisa Bikin Ahok Kalah di Pilkada
"Apalagi kami dituding hanya mengambil uang jatah sampah dan jatah keamanan. Padahal faktanya kami bekerja sosial tanpa berharap lebih," katanya di Balai Kota DKI Jakarta.
Forum RT/RW juga menolak pemberlakuan Peraturan Gubernur Nomor 168/2014 tentang kewajiban untuk melaporkan situasi di lapangan melalui aplikasi Qlue tiga kali sehari.
ABDUL AZIS
