Penangguhan Penahanan Ahok Belum Diputus, Ini Kata Pengadilan  

Reporter

Massa pendukung terdakwa penistaan agama dengan Basuki Tjahya Purnama atau Ahok melakukan aksi kepung Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, 10 Mei 2017. Massa menuntut Ahok dibebaskan terkait vonis bersalah dengan hukuman 2 tahun penjara. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Humas Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Johanes Suhadi mengaku bingung atas tuntutan massa pendukung terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok soal kepastian penangguhan penahanan kepada Pengadilan Tinggi. Pengadilan Tinggi hingga Rabu, 10 Mei 2017, belum menerima berkas banding dari pengadilan negeri yang bersangkutan.

"Untuk Bapak Basuki Tjahaja Purnama, berkas bandingnya masih kami tunggu dikirim dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara," ujar dia di ruangannya di Gedung Pengadilan DKI Jakarta, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Rabu.

Johanes sempat menemui dan menjelaskan kepada massa perihal prosedur hukum yang dihadapi Ahok. Massa sempat mendesaknya menandatangani surat pernyataan kepastian penangguhan, tapi ia menolak karena tak merasa punya wewenang. Johanes lalu kembali ke dalam area gedung Pengadilan Tinggi.

Baca: Ahok Ditahan, Daud: Papa Pulang atau Nggak?

"Nanti, begitu berkas diterima dan diregistrasi, tentu hakim yang bersangkutan dari pengadilan tinggi akan menetapkan tanggal sidang," katanya. Ia juga mengungkapkan, hingga hari ini, majelis hakim belum ditunjuk.

Ia sempat menunjukkan beberapa berkas terkait dengan kasus penodaan agama tersebut, termasuk surat penetapan penahanan dan surat keterangan menjamin. Tercatat, ada tujuh surat keterangan menjamin yang dilampirkan, yakni atas nama Nicholas Sean (putra Ahok), Prasetyo Adi (Ketua DPRD DKI Jakarta), Djan Faridz (Ketua Umum PPP), Veronica Tan (istri Ahok), Fifi Lety Indra (advokat, adik Ahok), Andreas Nahot Silitonga (advokat), serta Rolas Budiman Sitinjak (advokat).

Johanes mengatakan surat keterangan menjamin ini nanti akan dijadikan bahan pertimbangan untuk penentuan penangguhan dari majelis hakim. "Yang jelas, setiap permohonan penangguhan Pak Ahok sudah disampaikan pengacaranya, juga oleh Pak Djarot. Perkara dikabulkan atau tidaknya, nanti dari majelis hakim," tuturnya.

Baca: Ahok Ditahan, GNPF-MUI: Hentikan Pertikaian, Mulai Memaafkan

Namun ia menolak memberikan perkiraan kapan waktu sidang di pengadilan tinggi lazimnya dilakukan setelah berkas didapat. "Kami tunggu saja, ya. Sidangnya akan cepat, mungkin satu bulan sudah ada putusan karena ini kan kasus yang menarik perhatian," ucapnya.

Sebelumnya, sekitar 200 orang datang sejak pagi ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk menuntut penangguhan penahanan terdakwa Ahok yang ditahan karena terbukti melakukan penodaan agama oleh majelis hakim. Massa berorasi dan memblokir pintu gerbang, juga menahan para pegawai pengadilan tinggi di dalam hingga malam.

AGHNIADI






Proyek Sodetan Ciliwung Jalan Lagi, Terima Kasih Heru Budi untuk Trisakti dan Warga

1 hari lalu

Proyek Sodetan Ciliwung Jalan Lagi, Terima Kasih Heru Budi untuk Trisakti dan Warga

Heru Budi berterima kasih ke warga yang berkenan pindah ke rusun sehingga proyek sodetan ciliwung bisa dilanjutkan


Jokowi Sebut Sodetan Ciliwung Mangkrak 6 Tahun, Begini Eks TGUPP DKI Bela Anies Baswedan

1 hari lalu

Jokowi Sebut Sodetan Ciliwung Mangkrak 6 Tahun, Begini Eks TGUPP DKI Bela Anies Baswedan

Presiden Jokowi menyebut proyek sodetan Kali Ciliwung mangkrak selama enam tahun. Eks TGUPP DKI membela Anies Baswedan dan menjelaskan perkaranya.


Cerita di Balik Sodetan Ciliwung, Anies Cabut Kasasi Ahok Agar Lahan Warga Dibeli Negara

3 hari lalu

Cerita di Balik Sodetan Ciliwung, Anies Cabut Kasasi Ahok Agar Lahan Warga Dibeli Negara

Proyek Sodetan Ciliwung sudah terhenti sejak 2015, saat Basuki Tjahaja Purnama masih menjabat Gubernur DKI. Terkendala pembebasan lahan.


Gabung ke Perindo, Michael Sianipar: Menjanjikan Bagi Politisi Muda yang Tak Punya Backing

3 hari lalu

Gabung ke Perindo, Michael Sianipar: Menjanjikan Bagi Politisi Muda yang Tak Punya Backing

Kenapa eks politikus PSI, Michael Victor Sianipar, bergabung dengan Partai Perindo?


Ingin Ulang Sukses Anies Baswedan 2017, PKS Incar Mardani dan Marullah Matali di Pilgub DKI

15 hari lalu

Ingin Ulang Sukses Anies Baswedan 2017, PKS Incar Mardani dan Marullah Matali di Pilgub DKI

Penasihat Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Karyatin Subiantoro mengungkapkan partainya sudah membidik sejumlah nama untuk diusung dalam Pilgub DKI 2024.


PDIP Senang Program Jokowi-Ahok di Jakarta Kembali Berjalan Setelah Era Anies Baswedan Selesai

19 hari lalu

PDIP Senang Program Jokowi-Ahok di Jakarta Kembali Berjalan Setelah Era Anies Baswedan Selesai

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto senang di Jakarta sekarang program Jokowi-Ahok kembali dilanjutkan setelah Anies Baswedan pensiun.


Gizi Buruk Anak Jakarta di Era Jokowi, Ahok, Anies Baswedan & Heru Budi, Ini Faktanya.

21 hari lalu

Gizi Buruk Anak Jakarta di Era Jokowi, Ahok, Anies Baswedan & Heru Budi, Ini Faktanya.

Kasus gizi buruk seakan selalu menghantui Jakarta. Di era Fauzi Bowo, Jokowi, Ahok, dan Anies, menjabat sebagai Gubernur DKI, kasus gizi buruk terus terjadi.


Politikus Senior Bicara Penyebab Elektabilitas PPP Anjlok: Konflik Internal hingga Dukungan ke Ahok

23 hari lalu

Politikus Senior Bicara Penyebab Elektabilitas PPP Anjlok: Konflik Internal hingga Dukungan ke Ahok

Mantan Sekretaris Majelis PPP Ahmad Yani menanggapi soal elektabilitas partai berlambang Ka'bah itu yang anjlok dalam setiap survei.


Kasus Kriminalitas di Jakarta Tinggi, Heru Budi Hartono Belum Terpikir Ikuti Janji Ahok

23 hari lalu

Kasus Kriminalitas di Jakarta Tinggi, Heru Budi Hartono Belum Terpikir Ikuti Janji Ahok

Heru Budi juga mengimbau warga Jakarta untuk menghindari pulang subuh karena banyak kasus kriminalitas jalanan terjadi pada saat dinihari.


Heru Budi Sebut Sudah Lama Larangan Delman di Monas: Mulai Era Fauzi Bowo hingga Ahok

23 hari lalu

Heru Budi Sebut Sudah Lama Larangan Delman di Monas: Mulai Era Fauzi Bowo hingga Ahok

Pj Gubernur DKI Heru Budi menyebut larangan operasional delman di Monas, Jakarta Pusat sudah lama. Delman dilarang sejak era Fauzi Bowo hingga Ahok.