Begini Cara Djarot Atasi Urbanisasi Saat Arus Balik 2017  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Plt Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat meninjau halte dan terminal Kampung Melayu, Jakarta Timur. MARIA FRANSISCA

    Plt Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat meninjau halte dan terminal Kampung Melayu, Jakarta Timur. MARIA FRANSISCA

    TEMPO.COJakarta - Pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, meminta urbanisasi bisa ditekan pada arus balik Hari Raya Idul Fitri 2017 ini. Ia mengaku telah meminta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ikut turun dan mengurangi laju kedatangan warga luar ke Jakarta. 

    "Dukcapil, kami minta memonitor dan memobilisasi aparaturnya untuk melihat di terminal dan stasiun bagi warga yang mudik dan balik. Kita harap urbanisasi bisa kita tekan sebisa mungkin," kata Djarot saat memimpin apel siaga pengendalian arus mudik dan arus balik Hari Raya Idul Fitri 2017, di Terminal Pulo Gebang, Jakarta Timur, Rabu, 14 Juni 2017. 

    Baca: Prediksi Jasa Marga: Puncak Mudik 23 Juni, Arus Balik 30 Juni

    Ia mengatakan tidak melarang warga lain datang ke Jakarta, tapi ia menilai saat ini Jakarta telah terlalu padat. Djarot pun meminta warga berpikir ulang jika berniat membawa kerabat atau teman ke Jakarta untuk tinggal. 

    "Datang ke Jakarta, datanglah dengan mempunyai keahlian. Sehingga di Jakarta tak menjadi pengangguran," ujar Djarot.

    Dengan memiliki keahlian, kata dia, pendatang bisa lebih siap bersaing. Jika siap dan memiliki pekerjaan tetap, Djarot mempersilakan warga datang ke Jakarta. "Jakarta adalah kota yang terbuka," katanya. 

    Djarot Saiful Hidayat memimpin apel siaga pengendalian arus mudik dan arus balik untuk Hari Raya Idul Fitri 2017. Pemprov DKI Jakarta menyiagakan pasukan gabungan sejak H-10 atau terhitung tanggal 15 Juni 2017. Pasukan ini akan bersiaga hingga H+15 Lebaran. 

    EGI ADYATAMA


     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lakon DPR, Jokowi, dan MK dalam Riwayat Akhir Kisah KPK

    Pada 4 Mei 2021, Mahkamah Konstitusi menolak uji formil UU KPK. Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Jokowi juga punya andil dalam pelemahan komisi.