DP Nol Rupiah, Tingkat Kemampuan Menabung Jadi Syarat Peserta

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Gubernur DKI Jakarta Terpilih Sandiaga Salahuddin Uno setelah mendengarkan usulan tim Kelompok Kerja bidang Wisata dan Budaya di Cheers Residential Kyai Maja Graha RSPP, Jakarta, Ahad, 2 Juli 2017. TEMPO/Arkhelaus Wisnu

    Wakil Gubernur DKI Jakarta Terpilih Sandiaga Salahuddin Uno setelah mendengarkan usulan tim Kelompok Kerja bidang Wisata dan Budaya di Cheers Residential Kyai Maja Graha RSPP, Jakarta, Ahad, 2 Juli 2017. TEMPO/Arkhelaus Wisnu

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Terpilih, Sandiaga Uno menjelaskan tim sinkronisasi Anies Baswedan-Sandiaga Uno masih memfinalkan syarat dan skema untuk mengikuti program DP (down payment) atau uang muka nol rupiah.  "Sekarang tim lagi memfinalkan skemanya seperti apa. Nanti kita tunggu habis Oktober," ujarnya, Rabu, 12 Juli 2017.

    Salah satu syarat untuk mengikuti program DP nol rupiah, kata Sandiaga adalah, akan diliha dari  pengeluaran dan kemampuan menabung partisipan program DP nol rupiah tersebut.

    Baca

    Sandiaga Uno: Rumah DP Nol Rupiah untuk Penduduk Bergaji 7 Juta

    Selain harus memiliki penghasilan tertentu agar dapat membayar cicilan, peserta progra ini akan dinilai dari aspek kemampuannya menabung. "Harus dilihat bukan hanya penghasilannya, tetapi juga net savings-nya dia," katanya.

    Menurut Sandiaga, konsep pembelian rumah DP nol rupiah yang diusungnya bersama Anies Baswedan ditujukan kepada penduduk yang memiliki pendapatan Rp 7 juta hingga Rp 10 juta.

    Baca



     

    Sandiaga mengatakan, jika dilihat penghasilannya memungkinkan, namun daya untuk menabung tidak ada, maka keluarga berpenghasilan sekitar Rp 7 juta, tidak dapat menikmati program tersebut. "Kalau dia pendapatannya tujuh juta rupiah tapi pengeluarannya Rp 6,9 juta enggak akan bisa partisipasi," tuturnya.

    DP nol rupiah merupakan janji pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno pada masa kampanye pemilihan kepala daerah DKI Jakarta lalu. DP nol rupiah menjadi program unggulan yang diyakini mampu menarik minat pemilih pada pilkada lalu. Anis da Sandi yakin program ini bisa menjadi solusi bagi penduduk Jakarta yang ingin memiliki rumah. 


     

    CHITRA PARAMAESTI

     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tujuh Poin Revisi UU KPK yang Disahkan DPR

    Tempo mencatat tujuh poin yang disepakati dalam rapat Revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 atau Revisi UU KPK pada 17 September 2019.