Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

BPK: DKI Belum Tindaklanjuti Rekomendasi Kasus Sumber Waras

Editor

Juli Hantoro

image-gnews
Sampul majalah TEMPO Waswas Sumber Waras.
Sampul majalah TEMPO Waswas Sumber Waras.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi DKI Syamsuddin mengatakan belum ada tindak lanjut pemerintah mengenai rekomendasi BPK terhadap pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras pada 2014. "Kami masih menunggu tindak lanjutnya. Jadi dari Pemprov DKI itu tindak lanjutnya seperti apa, kami akan update," kata Syamsuddin di Balai Kota DKI, Kamis, 20 Juli 2017.

Syamsuddin menuturkan, rekomendasi BPK terhadap pembelian rumah sakit itu salah satunya melakukan upaya pemulihan indikasi kerugian daerah minimal Rp 191,33 miliar atas selisih harga tanah. Selain itu, pihaknya juga meminta agar melakukan pemanfaatan atas lahan yang sudah dibeli.

Baca juga: KPK Punya Temuan Baru Kasus RS Sumber Waras, Ini Kata Djarot

Rekomendasi tersebut tercantum dalam laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemprov DKI Jakarta Tahun 2014 yang disampaikan pada 2015. Meski sudah setahun lebih, Syamsuddin mengatakan rekomendasi masih berlaku hingga kini. "Rekomendasi itu kami tunggu sampai diselesaikan," katanya.

Menurut Syamsuddin, rekomendasi yang belum ditindaklanjuti bisa menjadi bahan penilaian opini terhadap laporan hasil pemeriksaan keuangan DKI tahun ini. "Jadi kalau Sumber Waras masih belum ditindaklanjuti, bisa jadi masih menjadi untuk pengecualian," ucapnya.

Kepala Inspektorat DKI Zainal mengaku sudah ada instruksi gubernur untuk menindaklanjutinya. Menurut dia, pihaknya kini sedang menunggu jawaban dari Yayasan Sumber Waras. Jawaban itu lah yang akan dipakai pemerintah DKI untuk merespons rekomendasi BPK. "Minta penjelasan yayasan, apa jawabannya kami sampaikan ke BPK RI," kata Zainal.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Baca juga: Jika DKI Ganti Rugi Sumber Waras, BPK: Itu Jeruk Makan Jeruk

Kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras mulai mencuat saat hasil audit BPK Jakarta atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014. Dalam audit itu BPK Jakarta menilai bahwa prosedur pembelian sebagian lahan Rumah Sakit Sumber Waras menyalahi aturan.

Menurut BPK Jakarta, harga lahan seluas 36.410 meter persegi yang dibeli Pemerintah DKI Jakarta jauh lebih mahal dari harga nilai jual obyek pajak sehingga merugikan keuangan daerah sebesar Rp 191,33 miliar.

FRISKI RIANA


Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Muhaimin Iskandar Minta Aliran Dana Korupsi BTS Diusut Tuntas

4 hari lalu

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat sekaligus Bacawapres Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin di menghadiri acara Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) ) Award di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan,  Rabu, 27 September 2023. Tika Ayu/Tempo.co
Muhaimin Iskandar Minta Aliran Dana Korupsi BTS Diusut Tuntas

Muhaimin Iskandar menilai Kejaksaan Agung bisa mengusut tuntas aliran dana Korupsi BTS.


KPK Periksa Anggota DPR dari Fraksi PKB Dalam Kasus Korupsi Kemenaker

4 hari lalu

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim. ANTARA/HO
KPK Periksa Anggota DPR dari Fraksi PKB Dalam Kasus Korupsi Kemenaker

KPK memeriksa anggota DPR RI dari Fraksi PKB, Luqman Hakim dalam kasus korupsi Kemenaker.


Soal Aliran Dana Korupsi BTS ke Komisi I DPR, Ketua MKD Masih Lihat Perkembangan

4 hari lalu

Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI Adang Darajatun menanggapi ihwal aliran dana korupsi BTS 70 Miliar ke Komisi I DPR RI, Rabu, 27 September 2023 di Hotel Bidakara,  Jakarta Selatan. Tika Ayu/Tempo.co
Soal Aliran Dana Korupsi BTS ke Komisi I DPR, Ketua MKD Masih Lihat Perkembangan

MKD menyatakan belum mendapatkan laporan soal aliran dana Korupsi BTS ke Komisi I DPR.


Saksi Kunci Kasus Korupsi BTS, Windi Purnama Ungkap Aliran Dana ke BPK Rp 40 Miliar

5 hari lalu

Terdakwa Anang Achmad Latief meninggalkan ruang sidang usai menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa, 26 September 2023. Lima saksi mahkota dihadirkan pada sidang lanjutan dugaan korupsi BTS 4G. Kelima saksi tersebut juga menjadi terdakwa dikasus yang sama yakni Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Galumbang Menak dan Komisaris PT Solitech Media Sinergy, Irwan Hermawan. Selanjutnya, Account Director of Integrated Account Departement PT Huawei Tech Investment Mukti Ali, Direktur PT Multimedia Berdikari Sejahtera Windi Purnama; dan Direktur Utama PT Basis Utama Prima (BUP) Muhammad Yusrizki. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Saksi Kunci Kasus Korupsi BTS, Windi Purnama Ungkap Aliran Dana ke BPK Rp 40 Miliar

Windi Purnama menyatakan mengalirkan uang korupsi BTS sebesar Rp 40 miliar kepada seorang bernama Sadikin. Uang itu disebut untuk BPK.


Kasus Program Proteksi TKI Diusut KPK, Stafsus Menaker Sebut Soal Itu Sudah Selesai Sejak 2017

24 hari lalu

Staf Khusus Menakertrans Dita Indah Sari (kiri), Jubir Kemenlu Michael Tene (kanan) dan Anggota Komisi I DPR Poempida Hidayatulloh (tengah) menjadi narasumber dalam dialog interaktif sebuah radio swasta
Kasus Program Proteksi TKI Diusut KPK, Stafsus Menaker Sebut Soal Itu Sudah Selesai Sejak 2017

Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan Dita Indah Sari menjelaskan soal kronologi pengadaan program proteksi TKI yang tengah diusut KPK.


Hasil Audit BPK, Utang Pengadaan Pupuk Subsidi Kementan Capai Rp 27 Triliun

33 hari lalu

Gedung Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Jakarta. TEMPO/Tony Hartawan
Hasil Audit BPK, Utang Pengadaan Pupuk Subsidi Kementan Capai Rp 27 Triliun

Total utang pengadaan pupuk subsidi periode 2020 hingga 2023 Rp 27 triliun terungkap dari hasil Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).


Anggota Komisi I DPR Fraksi PDIP Dorong BPK Audit Program Food Estate

42 hari lalu

Ketua Dewan Pembina Relawan Juragan TB Hasanuddin didampingi Ketua Relawan Juragan Wilayah Kota Depok Mohammad Sholeh dan Bendahara DPC PDIP Kota Depok Yuni Indriani usai deklarasi di Kampung Wisata Goes RT. 1 RW. 1 Kelurahan Serua, Kecamatan Bojongsari, Depok, Ahad, 4 Juni 2023. TEMPO/Ricky Juliansyah
Anggota Komisi I DPR Fraksi PDIP Dorong BPK Audit Program Food Estate

Alih-alih ramai menjadi pro dan kontra, Anggota Komisi I DPR Fraksi PDIP TB Hasanuddin menyarankan agar BPK mengaudit program Food Estate Kemenhan.


Kasus Korupsi Tukin Kementerian ESDM, KPK Kembali Periksa Sekertaris Ditjen Minerba

45 hari lalu

9 orang Pegawai Negeri Sipil Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, resmi memakai rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan, di gedung KPK, Jakarta, Kamis, 15 Juni 2023. KPK resmi meningkatkan status perkara ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan melakukan penahanan secara paksa selama 20 hari pertama terhadap 9 dari 10 orang tersangka baru PNS Kementeriaan ESDM, Subbagian Perbendaharaan, Priyo Andi Gularso, Pejabat Pembuat Komitmen, Novian Hari Subagio, staf PPK, Lernhard Febian Sirait, Bendahara Pengeluaran, Christa Handayani Pangariwibowo, PPK, Haryat Prasetyo, Operator SPM, Beni Arianto, Penguji Tagihan, Hendi, PPABP, Rokhmat Annashikhah, Pelaksana Verifikasi dan Perekaman Akuntansi, Maria Febri Valentine, sedangkan Bendahara Pengeluaran, Abdullah belum menjalani penahanan dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pembayaran Tunjangan Kinerja pegawai di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2020-2022. TEMPO/Imam Sukamto
Kasus Korupsi Tukin Kementerian ESDM, KPK Kembali Periksa Sekertaris Ditjen Minerba

KPK kembali memeriksa Sekretaris Ditjen Minerba Kementerian ESDM dalam kasus korupsi tukin.


BPK Hitung Kerugian Negara dalam Dugaan Korupsi Dana BOS oleh Panji Gumilang

46 hari lalu

Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun Panji Gumilang mendatangi Mabes Polri untuk memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa, 1 Agustus 2023. Panji Gumilang diperiksa atas kasus dugaan penistaan agama, ujaran kebencian, berita bohong, Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) hingga penyalahgunaan uang zakat. TEMPO/ Febri Angga Palguna
BPK Hitung Kerugian Negara dalam Dugaan Korupsi Dana BOS oleh Panji Gumilang

PPATK, ucap Whisnu, menjelaskan pola transaksi pencucian uang yang diduga dilakukan Panji Gumilang melalui Pesantren Al-Zaytun.


Jokowi Puji Kinerja Lembaga Negara di Sidang Tahunan: Ada BPK, BI, OJK, hingga LPS

47 hari lalu

Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR - DPD Tahun 2023 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 16 Agustus 2023 REUTERS/Willy Kurniawan/Pool
Jokowi Puji Kinerja Lembaga Negara di Sidang Tahunan: Ada BPK, BI, OJK, hingga LPS

Presiden Jokowi memuji kinerja berbagai lembaga negara dalam pidato Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD.