Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengungkapkan sejumlah langkah mendasar demiliterisasi di lingkungan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). "Membuat seseorang mental dan fisiknya kuat tidak harus dengan cara dan tradisi yang tidak manusiawi, cenderung mengutamakan kekerasan, apalagi sadisme," ujarnya dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Senin (9/4) sore. Ada langkah mendasar yang harus dilakukan segera dalam waktu pendek dan menengah. Antara lain pembekuan kegiatan internal praja seperti Wahana Bina Praja, kehidupan Koor Praja baik yang dilakukan di dalam dan di luar kampus. Ada pula pengawasan kegiatan praja baik dalam kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler di luar dan didalam kampus selama 24 jam. Selain itu Presiden juga meminta menunda selama satu tahun penerimaan praja baru sambil mempersiapkan penataan ulang dan mengimplementasikan hasil evaluasi. "Lebih bagus kita absen satu tahun tetapi terhindar dari kasus-kasus yang bersifat kekerasan," jelas dia. Presiden juga mengatakan perlu reformasi organisasi pengasuhan secara efektif, profesional, bertanggung jawab dan memiliki kemampuan termasuk perombakan secara tuntas dan pemilihan orang-orang di organisasi pengasuhan. Langkah tersebut dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dan jajarannya. Menurut Presiden juga perlu upaya investigasi dan penegakan hukum atas meninggalnya Cliff Muntu dilanjutkan dan dituntaskan sampai sebab akibat terjadinya peristiwa tersebut. Mereka yang bersalah dan melanggar hukum, harus mendapat sangsi hukum yang sesuai, tepat, setimpal dengan kejahatannya. Termasuk bila ada keterlibatan personil di IPDN secara langsung atau tak langsung. Presiden meminta dibentuk tim evaluasi lintas departemen, melibatkan unsur non pemerintah secara menyeluruh. Baik yang berkaitan dengan sistem, kurikulum, organisasi pengasuhan. Tim evaluasi lintas departemen akan diumumkan dalam sebuah instruksi. "Termasuk kegiatan praja seperti apa yang sehat dan konstruktif, hubungan senior dan junior seperti apa yang tepat" Langkah itu, ujar dia, diambil lewat telaahan berbagai laporan yang diperolehnya dari Menteri Dalam Negeri Ad interim Widodo AS, Rektor IPDN I Nyoman Sumaryadi dan masukan dari pihak-pihak lain. Dari laporan itu, ia dapat mengidentifikasi tewasnya mahasiswa merupakan puncak gunung es yang dibawahnya ada kejadian-kejadian lain selama 15 tahun di IPDN. Dalam catatannya, ada 3 praja meninggal karena kekerasan dan penganiayaan senior. Yakni, Eri Rahman dari Jabar (2000), Wahyu Hidayat Jabar (2003) dan Cliff Muntu dari Sulawewi Utara (2007). Presiden memberi waktu dua bulan kepada Tim Evaluasi untuk bekerja secara intensif, total sampai pada konsep, rencana, kebijakan, penataan ulang dari IPDN terutama pada sistem dan metode pengasuhan. "Saya ingin ada new set up dari lembaga ini. Dengan demikian tradisi yang salah bisa ditinggalkan." Mendagri ad interim Widodo AS mengakui dua dosen yang diskors pembantu rektor satu IPDN karena terkait pemeriksaan. Peristiwa ini, terjadi akibat rasio pengajar dan praja tidak seimbang. Jumlah praja dari tingkat satu sampai tiga ada 4693 orang. Sedangkan pengasuh ada 112, yang ada di lapangan pun 88 orang.Banyaknya praja, ujar dia, memerlukan pengawasan intensif 24 jam baik kegiatan intra dan ekstrakulikuler yang terporgram. Meski ada juga kegiatan tak terprogram yang dilakukan praja itu sendiri yaitu kegiatan wahana bina praja. "IPDN sendiri sudah melarang kekerasan sejak kasus Wahyu Hidayat 2003, tapi tidak dilakukan di lapangan rupanya." Badriah
Iklan
