TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia, Marius Wijayarta, menilai kasus-kasus penolakan rumah sakit di Ibu Kota terhadap pasien dari kalangan masyarakat tidak mampu merupakan dampak dari buruknya sistem penganggaran kesehatan dan jaminan sosial selama ini. “Dari pusat sampai ke daerah kacau-balau,” kata dia, Kamis, 21 Februari 2013.
Menurut Marius, sistem kesehatan yang dijalankan pemerintah, terutama Kementerian Kesehatan, belum sepenuhnya mengedepankan prinsip profesionalisme dalam penanganan anggaran. Dia mencontohkan, pemerintah yang berperan sebagai kuasa pengguna anggaran juga bertindak sebagai penyelenggara dan tim pemantau. ”Mereka semua yang jalankan, meski dijalankan dengan sistem tender.”
Dengan berlakunya sistem buruk seperti saat ini, dia menambahkan, program perbaikan kesehatan tidak akan berjalan efektif dan akan terus menimbulkan permasalahan. Jika pun persoalan ini mencuat, menurut Marius, rumah sakit tidak bisa disalahkan. ”Karena Dinas Kesehatan dan Kementerian Kesehatan sebagai regulator yang membuat kesalahan sistem,” ujarnya.
Menurut Marius, pemberitaan yang akhir-akhir ini menyoroti layanan kesehatan pemerintah DKI--imbas dari kasus penolakan bayi Dera Nur Anggraini oleh 10 rumah sakit di Ibu Kota--akan turut berdampak terhadap kredibilitas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Meski Jokowi sudah mengeluarkan Kartu Jakarta Sehat, kasus penolakan rumah sakit terhadap pasien miskin tetap terjadi.
Ia menambahkan, sistem layanan kesehatan dan jaminan sosial baru bisa berjalan dengan baik apabila Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional diimplementasikan secara maksimal. “Tapi masih harus menunggu sampai awal 2014,” kata Marius, merujuk pada pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
IRFAN ABDUL GANI
