TEMPO.CO, Jakarta - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta, Mohammad Fadillah, mengaku telah menyiapkan pembenahan untuk menggelar pemilihan kepala daerah DKI Jakarta pada 2017.
“Pemutakhiran data pemilih dan soal pendaftaran calon juga sudah punya aplikasi. Secara teknis, kami melakukan berbagai penyempurnaan,” katanya di Universitas Ibnu Chaldun, Jakarta, Sabtu, 21 Mei 2016.
Menurut Fadillah, berdasarkan hasil evaluasi pilkada periode sebelumnya, ada dua persoalan penting yang harus diantisipasi, yakni terkait dengan pencalonan dan konflik internal di partai politik. Ia berujar, antisipasi terkait dengan persoalan tersebut sudah disiapkan dengan dibuatnya aplikasi pemutakhiran data pemilih.
Sedangkan untuk mengatasi berbagai potensi politik uang, Fadillah meminta partisipasi publik untuk mengawasi praktek tersebut. Selain itu, dia berharap peran Badan Pengawas Pemilu untuk mencegah potensi berbagai kecurangan.
Ketua Bawaslu DKI Jakarta Mimah Susanti menuturkan kewenangan Bawaslu terbatas. Bawaslu, ucap dia, tidak bisa menangkap tangan praktek politik uang yang dilakukan para pendukung pasangan calon kepala daerah tertentu.
Namun dia mengaku telah menyiapkan program untuk mengawasi segala bentuk kecurangan dalam pilkada 2017. Salah satunya program Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu. “Gerakan Sejuta Relawan mau menjawab itu,” tuturnya.
DANANG FIRMANTO