TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Kota Depok berjanji akan membangun 1.000 kios untuk usaha mikro mulai tahun ini. Untuk merealisasikan pembangunan kios itu, pemerintah telah melakukan kajian lokasi dan membuat regulasinya melalui peraturan wali kota.
Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kota Depok Mohammad Fitriawan mengatakan pembangunan 1.000 kios merupakan janji Wali Kota Depok Idris Abdul Shomad dan wakilnya, Pradi Supriatna, saat kampanye. Sehingga pemerintah wajib merealisasikan janji kampanye tersebut.
"Pembangunan 1.000 kios juga sudah dituangkan ke RPJMD Kota Depok tahun 2016-2021. Kios akan diberikan cuma-cuma dengan beberapa syarat yang nanti ditetapkan pemerintah," kata Fitriawan, Kamis, 2 Maret 2017.
Menurut dia, wali kota melihat potensi besar usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk dikembangkan. Keberadaan UMKM telah menjadi salah satu sumber kekuatan ekonomi di Depok. Bahkan UMKM dianggap sebagai usaha yang lebih tahan banting dalam menghadapi krisis ekonomi di Indonesia.
Dari 1.000 kios yang dibangun, kata Fitriawan, setengahnya merupakan los, atau lapak yang tidak mempunyai batas dinding. "Jadi yang akan dibangun memang los dan kios," ujarnya.
Lebih jauh, ia menuturkan, pemerintah kota hanya mempunyai kewenangan pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro. Sedangkan usaha kecil berada di tangan provinsi dan menengah di pusat.
Awalnya, ujar Fitriawan, semua UMKM ditangani pemerintah daerah. Namun, setelah terbit Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan kota/kabupaten hanya berada di usaha mikro.
Adapun definisi usaha mikro adalah jenis usaha yang mempunyai aset kurang dari Rp 50 juta di luar tanah dan bangunan, yang beromzet di bawah Rp 300 juta per tahun.
Setelah kajian selesai dilakukan, pemerintah menargetkan pembangunan 200 kios atau los tahun ini. Selain itu, akan dibangun bertahap hingga 1.000 unit sampai 2021. "Kami juga sedang menginventarisasi pedagang yang berhak mendapatkan kios atau los yang dibangun pemerintah," ujarnya.
Fitriawan menambahkan, kios dan los yang akan dibangun pemerintah bukan berada di dalam pasar tradisional yang sudah ada. Sebab, pemerintah ingin membangkitkan usaha mikro melalui penyebaran UMKM di seluruh wilayah. "Nanti dibangun di lahan fasilitas sosial dan fasilitas umum pemerintah yang strategis," ucapnya.
IMAM HAMDI
