TEMPO.CO, Jakarta - Kawasan kolong tol Pluit-Tomang, yang berada di Kalijodo, Penjaringan, Jakarta Utara, menjadi sorotan setelah di sana berdiri bedeng-bedeng, yang menjadi tempat prostitusi.
Camat Penjaringan Muhammad Andri mengatakan, sejak April 2016, telah dilakukan empat kali penertiban kolong tol Kalijodo. Namun mereka selalu kembali dan tak mau direlokasi ke Rumah Susun Sewa di Marunda, Jakarta Utara.
"Keinginannya mendirikan kafe di kawasan tersebut, yang menjual minuman keras dan prostitusi," ujarnya saat ditemui di Kantor Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Senin, 5 Mei 2017.
Baca: Pelacuran Marak Lagi di Kalijodo, Sandi: Mereka Tak Boleh Kembali
Menurut Andri, pemerintah akan kembali menggusur kawasan itu. Menurut dia, sudah ada rapat antara kecamatan dan kelurahan terkait dengan penertiban tersebut. "Hasil rapat belum bisa kami publikasi," ucapnya.
Terkait dengan pencegahan munculnya permukiman liar, menurut Andri, pemerintah tidak bisa melakukannya sendirian. Kolong tol di Kalijodo itu merupakan lahan milik PT Jasa Marga. Pengawasan maksimal juga harus bisa dilakukan pemilik lahan. "Kami tidak bisa terus-menerus menertibkan jika muncul lagi bangunan liar," katanya.
Menurut Andri, jika terjadi keributan yang dilakukan warga saat penertiban, itu adalah wewenang kepolisian. Aturannya sudah ada dan jelas. "Begitu bikin rusuh, polisi tinggal tangkap," tuturnya.
Lurah Pejagalan Yoga Fernandez membenarkan sudah mulai banyak bedeng berdiri kawasan kolong tol Kalijodo. Pihak kelurahan sudah memberikan surat imbauan. "Kami lakukan langkah persuasif lebih dulu untuk membongkar sendiri. Kami juga sudah berkoordinasi dengan kepolisian dan Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) jika langkah penertiban harus dilakukan," ujarnya.
Baca: Prostitusi Kalijodo Marak Lagi, Warga: Jangan Cuma Salahkan Kami
Menurut Yoga, Kelurahan Pejagalan tidak pernah memberikan izin untuk mendirikan bedeng, baik secara lisan maupun tertulis. Malah warga dikirimi surat imbauan untuk melakukan pembongkaran. "Kan itu lahan Jasa Marga, masa pemerintah yang kasih izin," ucapnya.
Sebelumnya, tokoh kawasan Kalijodo, Abdul Kadir, mengatakan mereka tidak akan pindah meski digusur. Mereka sudah siap dengan risiko yang ditanggung. "Kami malah akan pindah ke RPTRA jika digusur dari kolong tol," katanya.
IRSYAN HASYIM | JULI
