Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pasca-Lebaran, Kota Bekasi Bakal Diserbu 20 Ribu Pendatang Baru

Editor

Ali Anwar

image-gnews
Sejumlah pemudik bermotor memadati Perempatan UNISMA di Jl. Raya Kalimalang, Bekasi, Minggu (26/8). Ribuan pemudik berkendaraan roda dua kembali menyerbu Ibukota menjelang habisnya masa liburan Lebaran, pada Lebaran tahun ini sebanyak 759.159 kendaraan roda dua digunakan para pemudik untuk pulang ke kampung halaman mereka masing-masing. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Sejumlah pemudik bermotor memadati Perempatan UNISMA di Jl. Raya Kalimalang, Bekasi, Minggu (26/8). Ribuan pemudik berkendaraan roda dua kembali menyerbu Ibukota menjelang habisnya masa liburan Lebaran, pada Lebaran tahun ini sebanyak 759.159 kendaraan roda dua digunakan para pemudik untuk pulang ke kampung halaman mereka masing-masing. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Iklan
TEMPO.CO, Bekasi - Pemerintah Kota Bekasi memproyeksikan jumlah pendatang baru setelah Lebaran akan mencapai 20 ribu orang. "Kota Bekasi masih menjadi daya tarik bagi perantau," kata Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi Erwin Effendi, Kamis, 22 Juni 2017.

Erwin mengatakan saat ini jumlah penduduk Kota Bekasi sebanyak 2,5 juta jiwa. Selain faktor kelahiran, pertumbuhan penduduk di wilayah tersebut disumbang oleh urbanisasi yang mencapai lebih dari 50 persen. "Pendatang paling banyak dari Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera," ujar Erwin.

Baca: Seusai Lebaran, Bekasi Bakal Diserbu 10 Ribu Pendatang Baru

Pemerintah Kota Bekasi, kata Erwin, tidak melarang arus urbanisasi. Namun dia meminta kepada kaum urban agar tidak hanya asal datang, tapi mempunyai kemampuan bersaing agar mendapatkan pekerjaan. "Datang bukan malah menambah angka pengangguran," kata Erwin.

Pihaknya meminta kepada kaum urban agar tertib administrasi. Minimal membawa identitas diri kemudian melapor kepada pihak RT maupun RW di tempat tinggal yang baru. "Kami akan melakukan operasi yustisi dan mengecek ke rumah-rumah kontrakan," ucapnya.

Menurut Erwin, pengecekan pendatang baru dianggap penting. Tak hanya pendataan, pihaknya akan melakukan wawancara ihwal kedatangan mereka ke Bekasi dan orang yang menjaminnya. "Kami ingin tahu latar belakangnya, jangan sampai ada pelaku kejahatan," ujarnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Hartono mengatakan sepanjang Januari-Mei 2017, penyerapan tenaga kerja di Kota Bekasi cukup rendah. Dari sekitar 4.246 pencari kerja, hanya 561 orang yang berhasil bekerja. Jumlah ini masih di bawah angka 10 persen. "Pencari kerja selektif dalam memilih pekerjaan," kata Hartono.

Baca juga: Pendatang Mau Kerja di Bekasi, Ini Syaratnya

Padahal, kata Hartono, selama periode itu lowongan pekerjaan mencapai 4.939 orang, yakni laki-laki 3.701 orang dan perempuan 1.238 orang. Hanya saja, setelah melalui beberapa seleksi dan wawancara antara pencari kerja dan perusahaan, baru bisa ditempatkan sebanyak 561 orang, yakni 295 laki-laki dan 266 perempuan.

ADI WARSONO

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


5 Fakta Jabodetabekjur, Jakarta yang Diperluas hingga Cianjur

43 hari lalu

Menteri Agraria Akan Rombak Konsep Jabodetabekjur
5 Fakta Jabodetabekjur, Jakarta yang Diperluas hingga Cianjur

Jakarta dengan istilah Jabodetabekjur juga tidak lagi menjadi ibu kota. Nama itu baru akan digunakan ketika ibu kota sudah pindah.


Pemprov DKI Komunikasi dengan Bodetabek Bahas Masalah Kependudukan

29 September 2023

Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Joko Agus Setyono saat ditemui di lobby Blok G Balai Kota DKI Jakarta, Kamis, 1 Juni 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
Pemprov DKI Komunikasi dengan Bodetabek Bahas Masalah Kependudukan

Pemprov DKI telah berkomunikasi dengan pemerintah Bodetabek untuk membahas masalah kependudukan.


Plt Wali Kota Bekasi yang Cabut Izin Stadion Acara Anies Mengaku Tak Teliti, PDIP Bantah Beri Instruksi

29 Juli 2023

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto meninjau dapur umum Badan Penanggulangan Bencana PDIP (Baguna) di kawasan Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu, 24 Juni 2023.
Plt Wali Kota Bekasi yang Cabut Izin Stadion Acara Anies Mengaku Tak Teliti, PDIP Bantah Beri Instruksi

PDIP bantah beri instruksi Plt Wali Kota Bekasi untuk cabut izin Stadion acara Anies. Tri Adhianto juga mengaku bahwa dirinya tidak teliti.


Cabut Izin Pakai Stadion untuk Acara Anies, Plt Wali Kota Bekasi Mengaku tidak Teliti

29 Juli 2023

Pelaksana tugas Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono menerima gelar Kanjeng Raden Tumenggung Dr. Tri Adhianto Tjahyono Notonegoro dari Keraton Surakarta Hadiningrat di Ndalem Kayonan Keraton Surakarta, Jawa Tengah, Minggu 9 Januarai 2022. ANTARA/HO-Pemkot Bekasi
Cabut Izin Pakai Stadion untuk Acara Anies, Plt Wali Kota Bekasi Mengaku tidak Teliti

Plt Wali Kota Bekasi Tri Adhianto membatalkan izin pemakaian Stadion Patriot untuk acara senam sehat yang dihadiri Anies Baswedan


Data Pribadi Kependudukan Diduga Bocor, ELSAM: Harus Dilakukan Mitigasi

19 Juli 2023

Petugas dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Palembang melakukan pengecekan iris mata Warga Binaan Permasyarakatan (WBP) di Rutan Kelas I Palembang, Sumatera Selatan, Jumat 17 Februari 2023. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Paalembang melakukan perekaman data dan cek biometrik bagi warga binaan di rumah tahanan tersebut sebagai persiapan data pemilih pada Pemilu 2024 dan keperluan lainnya yang terkait dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK). ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
Data Pribadi Kependudukan Diduga Bocor, ELSAM: Harus Dilakukan Mitigasi

Dugaan kebocoran data pribadi tersebut terungkap dari adanya penjualan sedikitnya 337.225.465 data di situs breachforums.vc.


Syarat dan Cara Mengurus Akta Kelahiran Anak Baru Lahir

20 Mei 2023

Ilustrasi bayi menguap. Foto: Unsplash.com/Minnie Zhou
Syarat dan Cara Mengurus Akta Kelahiran Anak Baru Lahir

Pengurusan akta kelahiran anak dianjurkan untuk dilakukan selambat-lambatnya 60 hari setelah kelahiran.


Pertumbuhan Penduduk Mulai Melambat, Bappenas: 2045 RI Tak Lagi Keempat Terbesar Dunia

16 Mei 2023

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa saat memberikan sambutan dan mengucapkan selamat kepada para pemenang SDGs Action Awards dan I-SIM for Cities dalam acara SDGs Annual Conference  di Hotel Sultan Jakarta, Kamis, 1 Desember 2022. Dok. Bappenas
Pertumbuhan Penduduk Mulai Melambat, Bappenas: 2045 RI Tak Lagi Keempat Terbesar Dunia

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengungkapkan Proyeksi penduduk Indonesia periode 2020-2045.


Agar Terhindar dari Penonaktifan NIK, Alamat KTP Harus Sesuai dengan Domisili Tempat Tinggal

11 Mei 2023

Ilustrasi KTP. Shutterstock
Agar Terhindar dari Penonaktifan NIK, Alamat KTP Harus Sesuai dengan Domisili Tempat Tinggal

Warga DKI diminta untuk menyesuaikan alat KTP dengan domisili tempat mereka tinggal agar terhindar penonaktifan NIK.


Rencana Penonaktifan NIK, Penduduk ber-KTP DKI Harus de facto Tinggal di Jakarta

4 Mei 2023

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta Budi Awaluddin saat ditemui di Pendopo Balai Kota DKI Jakarta, Kamis, 4 Mei 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
Rencana Penonaktifan NIK, Penduduk ber-KTP DKI Harus de facto Tinggal di Jakarta

Kepala Dinas Dukcapil DKI menyatakan penonaktifan NIK warga yang sudah tidak lagi tinggal di Jakarta untuk administrasi kependudukan.


11 Ribu Ekspatriat di Kuwait Dideportasi karena Melanggar Aturan Kependudukan

30 April 2023

Masjid Agung di Kota Kuwait.[Gulfnews]
11 Ribu Ekspatriat di Kuwait Dideportasi karena Melanggar Aturan Kependudukan

Kuwait mendeportasi 11 ribu imigran dari berbagai negara karena melanggar hukum kependudukan.