Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Anggota DPRD Minta Perluasan Area Larangan Sepeda Motor Ditunda

Editor

Juli Hantoro

image-gnews
Sejumlah pengendara sepeda motor mendapatkan pengarahan pengalihan arus dari petugas kepolisian di ruas jalan MH Thamrin di kawasan Bundaran HI, Jakarta, 17 Desember 2014. TEMPO/m Iqbal Ichsan
Sejumlah pengendara sepeda motor mendapatkan pengarahan pengalihan arus dari petugas kepolisian di ruas jalan MH Thamrin di kawasan Bundaran HI, Jakarta, 17 Desember 2014. TEMPO/m Iqbal Ichsan
Iklan

TEMPO.COJakarta - Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta dari Fraksi Partai Gerindra, Prabowo Soenirman, tidak menyetujui rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang akan memperluas area pelarangan sepeda motor di sejumlah ruas jalan. Menurut Soenirman, kebijakan tersebut belum sejalan dengan ketersediaan angkutan massal bagi warga DKI Jakarta. 
 
"Sebaiknya, perluasan larangan sepeda motor ditunda dulu sejauh Pemda belum menyelesaikan serta menyiapkan transportasi massal," ujar Soenirman kepada Tempo, Senin, 7 Agustus 2017.
 
Menurut Soenirman, keadaan tersebut diperparah dengan pembangunan infrastruktur yang belum rampung, membuat masyarakat kesulitan mengakses lokasi tujuannya. Soenirman mengatakan pelarangan tersebut seharusnya diterapkan setelah semua infrastruktur dan layanan transportasi sudah memadai.

Baca juga: Pesan Berantai Pelarangan Sepeda Motor, Ahok: Itu Hoax
 
Apalagi, kata Soenirman, pelarangan tersebut berlaku dalam waktu yang cukup singkat. Selain itu, dia menilai tidak semua area pelarangan sepeda motor itu bisa diakses kendaraan umum. Uji coba pelarangan kendaraan sepeda motor rencananya akan diterapkan pada awal September. 
 
Pelarangan sepeda motor akan diterapkan dengan dua mekanisme, yaitu secara penuh atau permanen dan sebagian. Pelarangan secara permanen akan diterapkan dari Bundaran Senayan, yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, sampai Patung Kuda Arjuna Wiwaha, yang terletak di Jalan Merdeka Barat. Di jalan tersebut, kendaraan bermotor akan dilarang melintas tanpa batas waktu tertentu. 
 
Sementara itu, penerapan pelarangan sepeda motor sebagian hanya diberlakukan di kawasan yang terdampak akibat adanya pembangunan infrastruktur, seperti pembangunan jalan layang, serta jalur mass rapid transit (MRT) Jakarta dan light rail transit (LRT). Nantinya kendaraan bermotor hanya dilarang melintas pada hari dan waktu tertentu. 
 
"Saran saya, mereka berkonsultasi dulu dengan Dewan. Sampai saat ini belum ada pembicaraan tersebut, dari eksekutif kepada Dewan," ujar Soenirman. 
 
LARISSA HUDA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Anies Baswedan Tegaskan Tak Ada Rencana ERP untuk Sepeda Motor

24 November 2018

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meninjau pedestrian di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Selasa, 13 November 2018. TEMPO/Amston Probel TEMPO/Amston Probel
Anies Baswedan Tegaskan Tak Ada Rencana ERP untuk Sepeda Motor

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan tak akan menerapkan sistem jalan berbayar alias electronic road pricing untuk motor.


Alasan BPTJ Ajukan Pembatasan Motor Bundaran HI-Bundaran Senayan

4 Desember 2017

Pengendara sepeda motor di kawasan TB.Simatupang, Jakarta, Rabu (3/2). Sekjen Masyarakat Transportasi Indonesia mengatakan, selama sarana transportasi belum baik kami tidak merekomendasikan pembatasan pengguna sepeda motor. TEMPO/Aditia Noviansyah
Alasan BPTJ Ajukan Pembatasan Motor Bundaran HI-Bundaran Senayan

Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) merekomendasikan pemerintah DKI memperpanjang pembatasan motor di kawasan jalan protokol Ibukota.


Bantahan Anies Baswedan ke DPRD Soal Kontroversi Pembatasan Motor

17 November 2017

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengendarai motor listrik yang diproduksi Perusahaan Listrik Negara di Balai Kota DKI, 28 Oktober 2017. Tempo / Friski Riana
Bantahan Anies Baswedan ke DPRD Soal Kontroversi Pembatasan Motor

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bantah anggota DPRD DKI yang menyebutkan pencabutan pembatasan motor di Sudirman-Thamrin akan mengurangi estetika.


Pengamat Minta Kaji Ulang Pencabutan Pembatasan Motor di Thamrin

15 November 2017

Konvoi massa unjuk rasa 4 November melintasi Jalan Medan Merdeka Barat menggunakan sepeda motor di Jakarta Pusat, 4 November 2016. TEMPO/Yohanes
Pengamat Minta Kaji Ulang Pencabutan Pembatasan Motor di Thamrin

Kebijakan transportasi Anies-Sandi soal Jalan Sudirman - Thamrin mencabut pembatasan motor berbuntut perubahan kebijakan pemerintah.


Cabut Pembatasan Motor, Sandiaga: Tetap Tak Boleh Lewat Trotoar

8 November 2017

Pengendara sepeda motor melintas di antara kendaraan roda empat di Jalan MH Thamrin, Jakarta, 7 November 2017. Pembangunan trotoar kawasan Sudirman-Thamrin untuk menyambut ajang Asian Games 2018. TEMPO/Amston Probel
Cabut Pembatasan Motor, Sandiaga: Tetap Tak Boleh Lewat Trotoar

Biarpun pembatasan motor dicabut, Sandiaga mengatakan sepeda motor tetap tidak diperbolehkan melintasi trotoar dalam rancangan trotoar yang baru.


Soal Pembatasan Motor, Polda Metro Ikut Kata Gubernur DKI

8 November 2017

Pengendara sepeda motor melintasi Jalan MH Thamrin, yang menurut Perda dilarang dilintasi kendaraan beroda dua, di Jakarta, 7 November 2017. Rencana penghapusan larangan sepeda motor di jalan protokol merupakan bagian dari pembangunan trotoar kawasan Sudirman-Thamrin. TEMPO/Amston Probel
Soal Pembatasan Motor, Polda Metro Ikut Kata Gubernur DKI

Juru Bicara Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan masih menuggu arahan dari Gubernur DKI Anies Baswedan soal pembatasan motor.


Mau Hapus Pembatasan Motor, Anies Diminta Konsultasi Dulu

7 November 2017

Larangan Sepeda Motor Tuai Protes
Mau Hapus Pembatasan Motor, Anies Diminta Konsultasi Dulu

Ketua DPRD DKI menyarankan Anies Baswedan berkonsultasi lebih dulu sebelum memutuskan mencabut pembatasan motor di Jalan Sudirman-Thamrin.


Ketua DPRD DKI Tak Setuju Anies Hapus Larangan Motor, Kenapa?

7 November 2017

Perluasan Larangan Sepeda Motor Ditunda
Ketua DPRD DKI Tak Setuju Anies Hapus Larangan Motor, Kenapa?

Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi tak setuju Anies cabut larangan sepeda motor di jalan protokol karena alasan ini.


Pembatasan Ditunda, Komunitas Pengguna Motor Batalkan Aksi Konvoi  

9 September 2017

Pengendara sepeda motor melintas di jalan HR Rasuna Said, Jakarta, 24 Agustus 2017. Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menegaskan pelarangan kendaraan bermotor roda dua di Jalan Rasuna Said tidak jadi diberlakukan, namun pihaknya tengah mengkaji penerapan ganjil genap di kawasan tersebut. TEMPO/Eko Siswono Toyudo
Pembatasan Ditunda, Komunitas Pengguna Motor Batalkan Aksi Konvoi  

Komunitas pengguna sepeda motor membatalkan rencana aksi konvoi di jalan protokol DKI Jakarta dalam waktu dekat.


Djarot Tunda Pembatasan Sepeda Motor karena Kajian Belum Matang  

7 September 2017

Seorang pengendara sepeda berada di antara sejumlah kendaraan bermotor roda dua yang melintasi trotoar di kawasan Sudirman, Jakarta, Selasa (9/7). TEMPO/Aditia Noviansyah
Djarot Tunda Pembatasan Sepeda Motor karena Kajian Belum Matang  

Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat memanggil Kepala Dinas Perhubungan Andri Yansyah untuk menunda uji coba pembatasan sepeda motor.