5 Fakta Rebutan Kursi Wagub DKI Antara PKS dan Gerindra

Kamis, 11 Oktober 2018 10:02 WIB

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kanan) dan Sandiaga Uno (kiri) menunjukkan surat pengunduran diri Sandiaga sebagai Wagub DKI Jakarta di Balai Kota, Jakarta, Jumat, 10 Agustus 2018. Sandiaga resmi mundur dari jabatan Wakil Gubernur DKI untuk menjadi calon wakil presiden, mendampingi calon presiden Prabowo Subianto dalam pilpres 2019. ANTARA FOTO/Galih Pradipta

TEMPO.CO, Jakarta - Sejak ditinggal Sandiaga Uno menjadi calon wakil presiden pada 10 Agustus 2018, kursi Wakil Gubernur (wagub) DKI Jakarta hingga saat ini belum terisi. Menurut aturan, kursi Wagub DKI hanya diisi oleh kader dari dua partai yang mengusung pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Yaitu Partai Gerinda dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Baca juga: Anies Baswedan Curhat Soal Kursi Wagub DKI di Acara Tabligh Akbar

Ternyata dua partai tersebut saling berebut menjagokan kadernya menjadi Wagub DKI, mendampingi Gubernur Anies Baswedan. Rebutan itu makin memanas karena Ketua Gerindra DKI Jakarta Muhammad Taufik ngotot mengajukan dirinya.

Padahal PKS mengklaim, bahwa kursi Wagub DKI harusnya diisi oleh PKS karena sudah ada kesepatan di tingkat pusat. Yakni PKS mendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (keduanya kader Gerindra) menjadi calon presiden dan wakil presden. Kompensasinya, PKS mendapat kursi Wagub DKI Jakarta yang ditinggalkan Sandiaga Uno.

Berikut ini kronologi rebutan kursi Wagub DKI antara PKS dan Gerindra.

Advertising
Advertising

<!--more-->

1. Munculnya Nama Muhammad Taufik

Pada 13 September 2018, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta dari Partai Gerindra, Muhammad Taufik, mengklaim dirinya telah diusung oleh Dewan Pimpinan Wilayah Gerindra DKI Jakarta sebagai calon Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Taufik memastikan dirinya satu-satunya nama yang diajukan oleh DPW Gerindra DKI Jakarta untuk mengisi jabatan tersebut dan tinggal menunggu persetujuan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.

Munculnya nama Muhammad Taufik bukan tanpa kontroversi. Taufik memiliki rekam jejak sebagai mantan narapidana kasus korupsi. Ia dinyatakan bersalah, karena saat menjabat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta 2004, ia terbukti korupsi pengadaan alat peraga pemilu 2004. Akibat perbuatannya itu, negara merugi sebesar Rp 488 juta. Taufik lalu dipenjara selama 18 bulan sejak 27 April 2005.

Baca juga: Wagub DKI Jakarta, Anies Baswedan Akan Pilih Ahmad Syaikhu?

2. PKS Minta Muhammad Taufik Tak Maju di Bursa Cawagub DKI

PKS meminta Taufik tidak mengajukan diri sebagai calon Wakil Gubernur atau Cawagub DKI Jakarta. Ketua Fraksi PKS DPRD DKI, Abdurrahman Suhaimi, mengatakan PKS dan Gerindra seharusnya sepakat mengajukan calon tunggal pengganti Sandiaga Uno.

“Saya berharapnya sih Gerindra dan PKS satu saja sudah, Pak Taufik enggak usah maju,” kata Suhaimi ketika dihubungi Senin, 17 September 2018.

Menurut Suhaimi, Gerindra seharusnya legowo untuk jabatan Cawagub DKI itu. Sebab PKS telah bekorban untuk tujuan yang lebih besar, yaitu Indonesia maju dan makmur. Sehingga demi tujuan besar itu, Prabowo Subianto – Sandiaga Uno yang maju dalam Pilpres 2019, yang mana keduanya merupakan politikus Gerindra.

<!--more-->

3. Muncul Nama Sara Djojohadikusumo, Keponakan Prabowo

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Andre Rosiade mengatakan selain Muhammad Taufik, nama Sara Djojohadikusumo menjadi sosok yang diwacanakan partai Gerindra masuk dalam bursa Cawagub DKI.

Sara saat ini menjadi anggota DPR di Komisi VIII yang membidangi urusan agama, sosial, dan pemberdayaan perempuan. Dia adalah anak kedua Hashim Djojohadikusumo, adik Prabowo Subianto.

Sara Djojohadikusumo mengaku mendapat dukungan dari sejumlah rekannya di DPP Gerindra untuk maju sebagai Wagub DKI Jakarta. Sara yang juga merupakan seorang artis itu mengatakan, dukungan tersebut muncul sekitar pertengahan bulan September 2018.

"Saya menjelaskan ke teman-teman di DPP, saya gak punya ambisi untuk posisi dan jabatan, tapi kalau memang amanat dan mandat, saya tentunya harus mempersiapkan dirilah, untuk mengabdi," kata Sara.

Simak juga: Sara Djojohadikusumo Jadi Wagub DKI? Ini Profil Keponakan Prabowo

4. PKS Pastikan Dua Nama yang Diajukan Jadi Cawagub

Presiden PKS Sohibul Iman mengatakan partainya akan mengusung dua nama sebagai Cawagub DKI Jakarta, yakni Wakil Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu dan Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah PKS DKI Jakarta Agung Yulianto.

Meskipun sudah ada dua nama pasti yang diusung, Penasehat Fraksi PKS di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Triwisaksana menyatakan ada masalah komunikasi antar dua partai terkait bursa calon Wagub DKI Jakarta.

"Ya tidak gampang ternyata komunikasinya. Jadi butuh waktu," kata dia menjelaskan alasan mengapa pemilihan wagub cukup lama.

Ditemui di waktu yang berbeda, Muhammad Taufik tak menghiraukan dua nama dari PKS tersebut. ia juga mengatakan Gerindra tak menyertakan nama Sara dalam bursa Cawagub DKI Jakarta, menurut dia, berdasarkan hasil rapat pimpinan DPD, DPC, PAC Gerindra se-DKI beberapa waktu lalu, sudah sepakat menyorongkan hanya ia seorang yang akan diusung menggantikan Sandiaga Uno.

<!--more-->

5. Saling Rebut dan Bantah Restu Prabowo Subianto

Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi mengklaim kedua partai sepakat mengusulkan dua nama bakal calon Wakil Gubernur DKI Jakarta, yakni Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto, untuk menggantikan posisi Sandiaga Uno di DKI. Suhaimi mengatakan, Presiden PKS Sohibul Iman dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sudah berkomunikasi dan sepakat dengan dua nama kandidat dari PKS tersebut sejak beberapa hari lalu.

Menurut Suhaimi, saat ini kedua partai hanya tinggal menunggu proses administrasi surat-menyurat untuk pengusulan dua nama tersebut.

Namun, kabar restu dari Prabowo itu langsung dibantah oleh Gerindra. Anggota Badan Komunikasi DPP Partai Gerindra Andre Rosiade menyatakan belum ada keputusan soal itu dari Prabowo Subianto. "Belum ada keputusan dari DPP Gerindra untuk menyetujui nama cawagub DKI," kata Andre saat dihubungi, Rabu, 3 Oktober 2018.

Menurut Andre, Gerindra belum memutuskan untuk memilih cawagub DKI yang bakal menggantikan Sandiaga baik dari PKS maupun partainya. Ia mengatakan DPP PKS memang telah menyodorkan dua nama tersebut untuk menggantikan Sandiaga.

Simak juga: Empat Nama Ini Bersaing Jadi Wakil Gubernur DKI Jakarta

"DPP Gerindra pun menampung dua nama yang diajukan PKS. Tapi belum diputuskan," ujar dia.

Menurut dia, keputusan nama calon Wagub DKI yang bakal menggantikan Sandiaga ada di Ketua Gerindra Prabowo Subianto. "Kuncinya ada di Pak Prabowo. Tunggu saja. Nama yang sudah diajukan masih ditampung," ucapnya.

M JULNIS FIRMANSYAH | YUSUF MANURUNG | IMAM HAMDI

Berita terkait

Wali Kota Depok Masuk Penjaringan Bakal Calon Gubernur Jabar, Ini Penjelasan PKS

1 jam lalu

Wali Kota Depok Masuk Penjaringan Bakal Calon Gubernur Jabar, Ini Penjelasan PKS

Nama Mohammad Idris sedang dibahas di DPW PKS Jawa Barat untuk diajukan ke DPP PKS.

Baca Selengkapnya

Alasan Partai Gelora Minta PKS Timbang Ulang Rencana Gabung ke Kubu Prabowo

1 jam lalu

Alasan Partai Gelora Minta PKS Timbang Ulang Rencana Gabung ke Kubu Prabowo

Partai Gelora meminta PKS mempertimbangkan dengan matang keputusan bergabung atau tidak dengan pemerintahan Prabowo Subianto.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

2 jam lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya

Silang Pendapat Politikus PKS soal Peluang Gabung ke Kubu Prabowo-Gibran

3 jam lalu

Silang Pendapat Politikus PKS soal Peluang Gabung ke Kubu Prabowo-Gibran

Soal PKS berada di luar atau dalam pemerintahan Prabowo-Gibran mendapatkan respons berbeda dari internal PKS.

Baca Selengkapnya

Kecuali Partai Gelora, Gerindra-Golkar-PAN-Demokrat Buka Peluang PKS Gabung ke Prabowo

3 jam lalu

Kecuali Partai Gelora, Gerindra-Golkar-PAN-Demokrat Buka Peluang PKS Gabung ke Prabowo

Sejumlah partai politik yang tergabung dalam KIM membuka peluang PKS untuk bergabung ke Prabowo, kecuali Gelora. Apa alasan Gelora menolak PKS?

Baca Selengkapnya

Respons Penolakan Partai Gelora, Mardani Ali Sera Ingin PKS Tetap Jadi Oposisi

4 jam lalu

Respons Penolakan Partai Gelora, Mardani Ali Sera Ingin PKS Tetap Jadi Oposisi

Mardani Ali Sera menyarankan PKS berada di luar pemerintahan Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sarankan PKS Tak Gabung ke Kubu Prabowo

5 jam lalu

Pengamat Sarankan PKS Tak Gabung ke Kubu Prabowo

Pengamat sarankan PKS tidak bergabung dengan pemerintahan Prabowo.

Baca Selengkapnya

Tolak PKS Gabung ke Prabowo-Gibran, Berikut Rekam Jejak Partai Gelora

6 jam lalu

Tolak PKS Gabung ke Prabowo-Gibran, Berikut Rekam Jejak Partai Gelora

Partai Gelora menolak PKS bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran. Berikut alasan dan profil partai yang didirikan oleh eks petinggi PKS itu.

Baca Selengkapnya

Alasan Partai Gelora Tolak PKS Gabung ke Kubu Prabowo-Gibran

7 jam lalu

Alasan Partai Gelora Tolak PKS Gabung ke Kubu Prabowo-Gibran

Partai Gelora menolak Partai Keadilan Sejahtera atau PKS bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Demokrat soal Peluang PKS Gabung ke Kubu Prabowo: Enggak Masalah Buat Kami

7 jam lalu

Demokrat soal Peluang PKS Gabung ke Kubu Prabowo: Enggak Masalah Buat Kami

Demokrat tidak keberatan jika nantinya PKS benar akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya