TEMPO.CO, Bekasi - Setara Institute menobatkan Kota Bekasi menjadi kota paling toleran nomor enam dari 94 daerah di Indonesia. Indeks Kota Toleran (IKT) 2018 yang diperoleh dari kota di timur DKI Jakarta ini mencapai 5,89 dari skala 1-7, berbeda dengan DKI yang terpuruk di peringkat tiga paling intoleran dengan skor 2,88.

Baca berita sebelumnya:
Jakarta Paling Intoleran Ketiga, Ini Hasil Survei Selengkapnya

Predikat yang diraih Kota Bekasi terus mengalami peningkatan. Pada 2015 lalu, kota yang juga dijuluki Kota Patriot ini berada di urutan kedua paling bawah atau peringkat ke-93, lalu pada 2017 naik ke peringkat 53. Bandingkan dengan DKI yang semula ada di peringkat 67 lalu anjlok ke dasar peringkat yakni 94 lalu sedikit saja beranjak pada tahun ini.

Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi mengapresiasi predikat yang diberikan oleh Setara Institute tersebut. Menurut dia, menjadi kota toleran membutuhkan proses yang panjang. Rahmat menyebut, proses itu berjalan sejak 2009 lalu ketika dia menjabat sebagai Wakil Wali Kota.

"Ukuran toleran itu adalah lingkungannya aman, investasi ada kepastian, dan perlindungan hukum," kata Rahmat kepada wartawan di Bekasi, Senin, 10 Desember 2018.

Baca berita sebelumnya:
Survei Intoleransi, Anies Minta Daftar Pertanyaan Dibuka

Berawal dari itu, kata Rahmat, pemerintah harus konsisten menerapkan hidup saling berdampingan. Sifat yang dikembangkan adalah menghormati satu sama lain, perbedaan kulit, bahasa, dan keyakinan.

Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi-Tri Adhianto menyapa warga yang menjemputnya di Jalan Ahmad Yani, Kota Bekasi, Kamis, 20 September 2018. Sebelumnya Rahmat-Tri dilantik Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Gedung Sate Bandung. Tempo/Adi Warsono

Adapun yang menjadi esensi, ujar dia, negara atau kota wajib memberikan hak kepada masyarakat yang berlainan keyakinan itu setara, sederajat, atau adil dalam melakukan kegiatan di lingkungan masyarakat. "Adilnya itu proporsional, itu yang diterapkan di Kota Bekasi," kata Rahmat.

Baca juga:
Tepis Survei Jakarta Kota Intoleran, PKS: Reuni 212 Damai

Ia mengatakan, pionir wilayahnya menjadi kota toleran berawal dari pembentukan majelis umat beragama pada 2016. Majelis ini merupakan kepanjangan dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang hanya sampai dengan tingkat kecamatan.

"MUB itu lah yang akan terus menumbuh kembangkan, saling percaya membangun dinamika kebangsaan, NKRI, Pancasila, dan UUD 1945," ujar dia.