Tebus Ratusan Juta, Sertifikat Gratis dari Jokowi Mau Dibatalkan

Sabtu, 16 Februari 2019 09:19 WIB

Genangan setinggi mata kaki saat Presiden Jokowi dan Gubernur Anies Baswedan membagikan sertifikat tanah di lapangan Ahmad Yani, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Selasa, 23 Oktober 2018. Presiden membagikan sebanyak 5000 serifikat tanah yang mencakup 18 kelurahan di wilayah Jakarta Selatan. ANTARA/Puspa Perwitasari

Harison meminta Naneh tak terburu-buru dengan pembatalan itu. Dia menyarankan perlu ada rembuk ihwal kebijakan pemerintah daerah terkait permasalahan tersebut. "Karena persoalan ini berkaitan dengan Pergub DKI," katanya.

Baca:
Ketua DPRD DKI Minta Pelaku Pungli Sertifikat Gratis Jokowi Ditangkap

Sekretaris Komisi A DPRD DKI, Syarif, mengaku kalau dewan telah ikut menyoroti permasalahan yang mengikuti pembagian sertifikat gratis dari rakyat di Ibu Kota. Termasuk yang terbaru tentang penerbitan sertifikat tanah eks desa milik beberapa warga di Kelurahan Grogol Utara, Jakarta Selatan.

Menurutnya, nilai retribusi yang terlampau besar merupakan persoalan yang mesti dituntaskan dengan perbincangan pihak-pihak terkait. "Kami harus duduk bersama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Badan Pertanahan Negara," kata Syarif dalam pesan pendeknya pada Jumat, 15 Februari 2019.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan sambutan pada pembagian 5.000 sertifikat tanah di lapangan Ahmad Yani, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa, 23 Oktober 2018. TEMPO/M Julnis Firmansyah

Apabila warga memohon keringanan, Syarif menjelaskan, pemerintah harus merevisi peraturan gubernur. Dia berharap Gubernur Anies Baswedan semestinya mengkaji persoalan ini dengan matang. "Bila gubernur tidak dapat merevisi atau membatalkan pergub, akan ada permohonan uji materi ke Mahkamah Agung."

Baca:
Uang Pungli Sertifikat Tanah di Grogol Utara Dikembalikan

Terpisah, Lurah Grogol Utara Jumadi mengatakan ada sekitar 100 sertifikat gratis dari Presiden Jokowi terpaksa ditahan setelah terbit karena masalah yang sama. Anggota Pokok Masyarakat atau pokmas yang berperan berkomunikasi dengan Kantor Administrasi Pertanahan Jakarta Selatan, Hozali, menambahkan 100 lembar sertifikat itu sudah berada di Kantor Pertanahan Jakarta Selatan.

KOREKSI:
Artikel ini telah dilengkapi dengan luas tanah milik Naneh seperti yang termuat dalam alinea ke-2. Tambahan keterangan dilakukan pada Sabtu 16 Februari 2019, Pukul 09.57 Wib. Terima kasih.

Berita terkait

Jokowi Resmi Hapus Sistem Kelas BPJS Kesehatan, Ini Penggantinya

6 menit lalu

Jokowi Resmi Hapus Sistem Kelas BPJS Kesehatan, Ini Penggantinya

Jokowi resmi menghapus sistem kelas melalui Perpres Nomor 59 tahun 2024 tentang Jaminan Kesehatan atau BPJS Kesehatan.

Baca Selengkapnya

Ragam Reaksi terhadap Pembentukan Pansel KPK oleh Presiden Jokowi

17 menit lalu

Ragam Reaksi terhadap Pembentukan Pansel KPK oleh Presiden Jokowi

Novel Baswedan menilai dalam proses pemilihan Pansel KPK akan terlihat ada atau tidaknya keinginan Jokowi memberantas korupsi.

Baca Selengkapnya

Partai Negoro Resmi Diluncurkan, Program Terdekat Minta Penegak Hukum Adili Jokowi

37 menit lalu

Partai Negoro Resmi Diluncurkan, Program Terdekat Minta Penegak Hukum Adili Jokowi

Partai Negoro yang didirikan Faizal Assegaf dan kawan-kawan diluncurkan kemarin. Program jangka pendek mereka minta penegak hukum adili Jokowi.

Baca Selengkapnya

Aktivis Antikorupsi Beri Saran Jokowi untuk Pansel KPK, Novel Baswedan: Ujian Terakhir Pemerintah

47 menit lalu

Aktivis Antikorupsi Beri Saran Jokowi untuk Pansel KPK, Novel Baswedan: Ujian Terakhir Pemerintah

Presiden Jokowi akan mengumumkan Pansel KPK bulan ini. Sejumlah aktivis antikorupsi memberi masukan, termasuk Novel Baswedan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Akan Umumkan Pansel KPK, Ini Aturan Pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK

1 jam lalu

Jokowi Akan Umumkan Pansel KPK, Ini Aturan Pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK

Jokowi akan umumkan Pansel KPK bulan ini. Apa itu Pansel KPK dan bagaimana aturan mengeenai pembentukannya?

Baca Selengkapnya

Pengamat: Anggota Pansel KPK Harus Bersih dari Genealogi Politik

2 jam lalu

Pengamat: Anggota Pansel KPK Harus Bersih dari Genealogi Politik

Anggota Pansel KPK diminta agar bersih dari genealogi politik.

Baca Selengkapnya

Prabowo Sebut Dimenangkan Efek Jokowi dalam Pilpres 2024

4 jam lalu

Prabowo Sebut Dimenangkan Efek Jokowi dalam Pilpres 2024

Prabowo juga mengatakan dia dan Jokowi punya komitmen yang sama membawa perbaikan khususnya bagi masyarakat miskin.

Baca Selengkapnya

Soal Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Gerindra Sebut Tak Ada Masalah dengan PDIP

4 jam lalu

Soal Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Gerindra Sebut Tak Ada Masalah dengan PDIP

Sekjen Gerindra menyebutkan PDIP dalam banyak kesempatan menyatakan tidak punya masalah dengan Prabowo.

Baca Selengkapnya

Hari Kedua Kunker di Sultra, Jokowi Blusukan ke Rumah Sakit hingga Pasar

4 jam lalu

Hari Kedua Kunker di Sultra, Jokowi Blusukan ke Rumah Sakit hingga Pasar

Presiden Jokowi akan blusukan ke sejumlah titik seperti rumah sakit hingga pasar dalam hari kedua kunjungan ke Provinsi Sulawesi Tenggara.

Baca Selengkapnya

15 Pahlawan Nasional Asal Sumbar: Imam Bonjol, Mohammad Hatta, Rohana Kudus, hingga AK Gani

5 jam lalu

15 Pahlawan Nasional Asal Sumbar: Imam Bonjol, Mohammad Hatta, Rohana Kudus, hingga AK Gani

15 tokoh Sumbar dinobatkan sebagai pahlawan nasional, antara lain Proklamator Mohamad Hatta, Imam Bonjol, Rohana Kudus, Rasuna Said, hingga AK Gani.

Baca Selengkapnya