YLKI: Transportasi Umum Lokasi Potensial Penularan Corona, Jika..

Editor

Dwi Arjanto

Minggu, 14 Juni 2020 07:08 WIB

Sejumlah penumpang berada di gerbong KRL di Stasiun Tangerang, Banten, Ahad, 7 Juni 2020. PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) menambah jam operasional KRL mulai pukul 04.00 WIB hingga 20.00 WIB dan mengoperasikan 892 perjalanan per harinya. ANTARA/Fauzan

TEMPO.CO, Jakarta -Aktivis Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Sudaryatmo, menyinggung soal sarana dan prasarana transportasi publik yang bebas dari sentuhan tangan atau disebut hand free terkait potensi penularan Corona.

Dia menyebut, konsep itu penting diterapkan di tengah pandemi Covid-19 alias masih merebaknya penularan Corona.

"Dengan belum secara penuh konsep hand free itu diterapkan, ada potensi sarana transportasi masih menjadi media penularan Corona (Covid-19)," kata dia dalam diskusi virtual, Sabtu, 13 Juni 2020.

Konsep itu bisa terwujud salah satunya dengan mendesain toilet tanpa pintu. Kemudian keran wastafel dan sabun cair yang menggunakan sensor, sehingga publik dapat mencuci tangan tanpa menyentuh apapun.

Menurut Sudaryatmo, sarana ini kerap disentuh sejumlah orang yang membuka peluang penyebaran virus Corona. Dia mencontohkan fasilitas toilet di bandara yang rata-rata sudah menggunakan sensor.

"Ini menjadi catatan menarik bagi operator transportasi untuk mendesain sarana dan prasarana dari konsep hand free," ucap dia.

Dia memaparkan, konsumen menghendaki sarana transportasi yang aman dan sehat. Rasa aman itu diperoleh ketika operator transportasi publik misalnya menyemprotkan disinfektan secara rutin di sarana dan prasarana yang kerap tersentuh.

Penularan Corona di transportasi umum tinggi mengingat sejumlah orang bakal berada di dalam satu kendaraan yang sama. Bahkan, Kepala Departemen Epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Tri Yunis Miko Wahyono berpendapat, kebijakan melonggarkan penggunaan transportasi publik berpotensi menaikkan jumlah penularan virus corona ke daerah.

Berita terkait

Penerapan KRIS dalam BPJS Kesehatan, YLKI: Karpet Merah untuk Industri Asuransi Komersial

11 jam lalu

Penerapan KRIS dalam BPJS Kesehatan, YLKI: Karpet Merah untuk Industri Asuransi Komersial

YLKI menilai penerapan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) menggantikan sistem kelas di BPJS Kesehatan bakal menghadirkan kasta baru

Baca Selengkapnya

Jokowi Hapus Pembagian Kelas BPJS Kesehatan, YLKI: Menguntungkan Asuransi Swasta

3 hari lalu

Jokowi Hapus Pembagian Kelas BPJS Kesehatan, YLKI: Menguntungkan Asuransi Swasta

YLKI menilai langkah Presiden Jokowi menghapus pembagian kelas BPJS Kesehatan hanya akan menguntungkan perusahaan asuransi swasta.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Hapus Sistem Kelas BPJS Kesehatan YLKI Pertanyakan Alasannya, Bea Cukai Banyak Disorot Sri Mulyani Rapat Internal

5 hari lalu

Terkini: Jokowi Hapus Sistem Kelas BPJS Kesehatan YLKI Pertanyakan Alasannya, Bea Cukai Banyak Disorot Sri Mulyani Rapat Internal

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI mempertanyakan alasan pemerintah menerapkan sistem Kelas Rawat Inap Standar dalam layanan BPJS Kesehatan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Menghapus Sistem Kelas BPJS Kesehatan, Dipertanyakan YLKI hingga Ditanggapi Direktur BPJS

5 hari lalu

Jokowi Menghapus Sistem Kelas BPJS Kesehatan, Dipertanyakan YLKI hingga Ditanggapi Direktur BPJS

Jokowi akan menerapkan sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) sebagai pengganti sistem kelas 1, 2, 3 BPJS

Baca Selengkapnya

YLKI: Peserta BPJS Kesehatan Butuh Standarisasi Kelas Bukan Kelas Rawat Inap Standar

5 hari lalu

YLKI: Peserta BPJS Kesehatan Butuh Standarisasi Kelas Bukan Kelas Rawat Inap Standar

YLKI mempertanyakan alasan pemerintah memberlakukan sistem Kelas Rawat Inap Standar dalam layanan BPJS Kesehatan

Baca Selengkapnya

Bea Masuk Barang Impor Disoal, YLKI juga Mendapat Aduan

19 hari lalu

Bea Masuk Barang Impor Disoal, YLKI juga Mendapat Aduan

Bea Cukai sedang disorot karena kasus bea masuk impor yang mahal. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengungkapkan ada sejumlah aduan serupa.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: YLKI Minta Pinjol Ilegal Diberantas, Menteri Budi Arie Sebut Judi Online Hantu

21 hari lalu

Terpopuler: YLKI Minta Pinjol Ilegal Diberantas, Menteri Budi Arie Sebut Judi Online Hantu

Berita terpopuler Tempo: YLKI menuntut pemberantasan Pinjol ilegal, Menkominfo Budi Arie sebut judi online seperti hantu.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: YLKI Minta Akar Pinjol Ilegal Diberantas, Menteri Budi Arie Sebut Judi Online Hantu

21 hari lalu

Terpopuler: YLKI Minta Akar Pinjol Ilegal Diberantas, Menteri Budi Arie Sebut Judi Online Hantu

Berita terpopuler Tempo: YLKI menuntut pemberantasan Pinjol ilegal, Menkominfo Budi Arie sebut judi online seperti hantu.

Baca Selengkapnya

YLKI Kirim Surat ke Satgas Pasti, Minta Pemberantasan Pinjol Sampai ke Akarnya

22 hari lalu

YLKI Kirim Surat ke Satgas Pasti, Minta Pemberantasan Pinjol Sampai ke Akarnya

Kabid Pengaduan YLKI Rio Priambodo mengungkapkan, lembaganya telah mengirim surat kepada Satgas Pasti terkait aduan konsumen Pinjol ilegal.

Baca Selengkapnya

YLKI: Pemerintah Mesti Lebih Tegas Menindak Pinjol Ilegal, hingga Mengusut Aliran Dana dan Investor

23 hari lalu

YLKI: Pemerintah Mesti Lebih Tegas Menindak Pinjol Ilegal, hingga Mengusut Aliran Dana dan Investor

Satgas Pasti menemukan 537 entitas pinjol ilegal di sejumlah situs dan aplikasi sepanjang Februari hingga Maret 2024.

Baca Selengkapnya