TEMPO.CO, Jakarta - Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta mendukung Gubernur Anies Baswedan melepas saham pemerintah provinsi di PT Delta Djakarta. Menurut Baco, hal itu sejalan dengan janji politik Anies Baswedan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta tahun 2017-2022.

Menurut Golkar, pada prinsipnya Pemerintah DKI tidak boleh memiliki perusahaan atau saham dalam hal yang bertentangan dengan norma keagamaan. “Ini sama halnya kita melegalisasi prostitusi. Sama saja melegalkan perjudian, perzinahan, kalau kita tetap mempertahankan saham kita di PT Delta yang memproduksi alkohol,” kata Ketua Fraksi Partai Golkar Basri Baco dalam diskusi virtual yang digelar Fraksi PAN DPRD DKI pada Rabu, 10 Maret 2021.

Baca: Polisi Panggil Rahmat Effendi Soal Sengketa Tanah DPD Golkar Bekasi

Penjualan saham PT Delta, ujar Baco, harus dilakukan sesuai aturan. Jangan sampai ada mafia saham yang bermain-main dalam proses penjualan sehingga dapat dibeli dengan harga murah. “Jangan sampai ada udang di balik batu. Ada orang yang mengendalikan dengan kepentingan lain, dengan menjadikan tameng kita yang yang realistis melihat situasi,”

Baco menjelaskan, berdasarkan aturan, penjualan saham yang dimiliki Pemerintah DKI harus berdasarkan persetujuan dari DPRD DKI. Itu berarti saham PT Delta dapat dijual berdasarkan persetujuan bersama, bukan orang per orang.

Sejatinya, kata Ketua Fraksi Golkar itu, pimpinan DPRD atau pihak tertentu tak berhak menolak penjualan PT Delta secara pribadi, sehingga harus dibawa ke rapat paripurna atau pleno untuk meminta tanggapan semua fraksi. “DPRD ini bukan milik pimpinan dewan, tapi milik semua anggota dewan yang berada di DKI Jakarta.”