Berebut Pancoran Buntu II: Sengketa Lahan, Dugaan Penggusuran dan Perlawanan
Reporter
M Yusuf Manurung
Editor
Dwi Arjanto
Minggu, 21 Maret 2021 21:13 WIB
Jakarta - Belasan anak-anak terlihat bermain di dalam bangunan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Jalan Pancoran Buntu II, Jakarta Selatan pada Ahad siang, 21 Maret 2021.
Mereka ditemani sejumlah mahasiswi yang bersolidaritas dengan warga untuk melawan aksi dugaan penggusuran paksa dari PT Pertamina Persero.
Sejak 17 Maret lalu, PAUD tersebut kembali ke tangan warga. Sebelumnya, bangunan yang sudah dipasangi plang 'Tanah Milik PT Pertamina' tersebut dijadikan pos upaya pemulihan aset Badan Usaha Milik Negara Tersebut.
"Mereka menduduki PAUD dari September 2020. Anak-anak enggak bisa sekolah," kata Wakil Paguyuban Warga Pancoran Buntu, Lilik Sulistyo kepada Tempo di sebuah tenda darurat di kawasan, Ahad, 21 Maret 2021.
Keberhasilan menduduki PAUD pada Rabu lalu, kata Lilik, berbalas serangan terhadap warga dari preman diduga bayaran dari PT Pertamina Training and Consulting (PTC), pada malam harinya. Warga dan preman bentrok hingga Kamis dini hari sekitar pukul 01.00. Kerusuhan berakhir setelah polisi memborbardir gas air mata ke pemukiman.
"Ada 28 korban luka-luka dari warga dan solidaritas," kata pria yang mengaku sudah enam tahun tinggal di sana.
Warga Pancoran Buntu II lainnya, Muhammad Chandra, menjelaskan bahwa PAUD tersebut didirikan oleh salah satu tokoh masyarkat setempat. Namun belakangan, sang tokoh menjual sarana belajar-mengajar itu ke Pertamina.
Upaya pengembalian fungsi PAUD diawali pada 16 Maret 2021. Chandra berujar mahasiswa berusaha melakukan mediasi dengan PTC untuk menuntut sejumlah hal. Tuntunan antara lain mengembalikan portal kepada warga, pengusiran alat-alat berat dari lokasi, tidak adanya penggusuran tanpa surat eksekusi pengadilan, serta mengembalikan PAUD ke tangan warga.
<!--more-->
"Tapi mediasi tersebut tidak tercapai, karena perwakilan dari PTC enggak hadir," kata Chandra.
Bakda Asar keesokan harinya, kata Chandra, pihak PTC melakukan penggusuran rumah warga yang dinilai sepihak karena tanpa surat eksekusi pengadilan. Alat berat disebut mencoba meruntuhkan sebuh bangunan. Melihat kejadian itu, warga dan mahasiswa spontan melawan. Mereka juga merebut PAUD serta portal pintu masuk Pancoran Buntu II.
"Malamya ada serangan itu, seolah-olah nggak terima."
Saat Tempo mendatangi lokasi, pemandangan di Pancoran Buntu II morak-marit. Besi-besi tiang pancang menyembul dari dinding rumah yang setengah roboh di sekitar PAUD. Masuk lebih menjorok di Pancoran Buntu II, banyak titik di mana bangunan rata dengan tanah.
Tidak seperti bangunan-bangunan lain di sekitar PAUD yang bersifat permanen, rumah-rumah di area belakang mayoritas terbuat dari triplek dan seng. Rumah atau lapak yang belum roboh hingga saat ini adalah milik mereka yang menolak penggusuran paksa dari PT Pertamina.
Kuasa hukum ahli waris keluarga Mangkusasmito Sanjoto yang bersengketa dengan Pertamina, Edi Danggur menjelaskan bahwa kasus ini bermula saat Sanjoto dan rekannya, Anton Partono serta tiga orang lain berencana membeli lahan di Pancoran Buntu II. Sanjoto bertindak sebagai penyedia uang, sementara Anton Cs bernegoisasi.
"Secara diam-diam, Anton Partono menjual lahan ke PT Nagasastra Jayasakti. Kemudian isunya PT Nagasastra mau menjual ke Pertamina," kata Edi.
Karena ada isu rencana pembelian tanah oleh Pertamina, Sanjoto melalui pengacaranya Sudarto Gautama, membuat pengumuman bahwa lahan itu masih dalam sengketa. Pengumuman dibuat di tiga media massa, yakni Kompas, Sinar Harapan dan Berita Buana pada tahun 1970-an.
Sudarto juga menyurati langsung direksi Pertamina agar jangan membeli tanah tersebut pada 6 Agustus 1973. "Namun ternyata tetap dibeli sama Pertamina," kata Edi.
Sanjoto lantas menggugat Anton Cs ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat-Selatan. Sengketa berlangsung hingga ke Mahkamah Agung atau MA. Sanjoto memenangkan kasasi. Sebagai landasan kepemilikan lahan di Pancoran Buntu II, ia mengantongi putusan MA Nomor 1675K/Sip/1975.
"Dalam gugatan Sanjoto kepada Anton, Pertamina dinyatakan sebagai pembeli yang beritikad buruk. Sertifikat yang mereka miliki itu batal demi hukum," ucap Edi.
Beberapa tahun berselang, kata Edi, Pertamina melakukan Peninjauan Kembali atau PK dan menang. Edi mengatakan Pertamina mengantongi putusan MA berupa bantahan atas sita jaminan dan sita eksekusi. Namun menurut Edi, hak Sanjoto atas lahan tersebut tidak gugur.
Baca juga : BEM UI Ungkap Kronologi Sengketa Lahan di Pancoran Buntu II Sejak 1973
"Putusan MA yang memenangkan Sanjoto sampai detik ini tidak pernah dibatalkan. Hak Sanjoto yang sudah dieksekusi sama sekali tidak dibatalkan," kata Edi.
Senior Vice President Corporate Communication and Investor Relation Pertamina, Agus Suprijanto, sebelumnya membantah pihaknya telah menggusur warga Pancoran Buntu II. Menurut dia, Pertamina hanya tengah memulihkan aset mereka di wilayah tersebut.
"Aset itu secara sah dimiliki Pertamina berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA)," kata dia dalam keterangannya kepada Tempo, Jumat, 19 Maret 2021.
Agus menuturkan, rencananya aset itu akan digunakan untuk kepentingan negara. Dia tak merinci kepentingan yang dimaksud. Pertamina, kata dia, melalui anak perusahaan Training & Consultant (PTC), telah melakukan sosialisai prapelaksanaan pemulihan aset BUMN.
PTC juga disebut telah membuka posko komunikasi untuk para tokoh dan warga Pancoran tersebut. "Agar mengetahui informasi tentang status lahan dari aspek legal," ujar dia.
M YUSUF MANURUNG
