Jakarta - Sengketa lahan di Pancoran II, Jakarta Selatan antara warga dengan PT Pertamina ternyata sudah bergulir sejak tahun 1973 dan BEM UI, selaku pihak yang membantu advokasi warga, mengungkap kronologinya.
Konflik ini bermula saat tanah seluas 4,8 hektare itu dikuasai oleh seseorang berinisial AP.
"Sengketa atas tanah ini berawal ketika Perumahan Wisma Perusahaan Negara Intirub menguasakan tanah seluas 4,8 hektare kepada seseorang berinisial AP. Pada tahun 1972, AP menjual tanah tersebut kepada seseorang berinisial MS," bunyi siaran pers BEM UI yang Tempo dapatkan pada Ahad, 21 Maret 2021.
Namun AP tanpa sepengetahuan MS, turut menjual tanah yang sama kepada PT Pertamina. Hal ini baru diketahui pihak MS setahun kemudian dan berujung gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat-Selatan pada tahun 1973.
"Kedua gugatan tersebut dimenangkan oleh MS hingga tingkat kasasi, sementara permohonan banding dari PT Pertamina selalu ditolak oleh Pengadilan," bunyi siaran pers itu.
Kedua putusan kasasi tersebut akhirnya menguatkan putusan putusan sebelumnya yang menyatakan bangunan dan hak atas tanah yang disengketakan harus diserahkan kepada MS. Namun setelah 20 tahun berlalu, pada tahun 1992 PT Pertamina mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung terhadap kedua putusan kasasi yang sebelumnya memenangkan MS.
Di tingkat ini, PT Pertamina menang dan pengadilan menyatakan perusahaan itu adalah pemilik satu-satunya yang sah atas tanah sengketa dan bangunan yang ada di atasnya. Meski begitu, dalam amar putusan MA tidak memerintahkan pengosongan atau pembongkaran tanah.
Putusan tersebut tidak mengandung amar condemnatoir sehingga tidak dapat dieksekusi. "Dengan demikian, PT Pertamina tidak berhak melakukan pengosongan karena tidak ada perintah pengadilan," tulis BEM UI.
Namun pada 17 Maret 2021, perusahaan melakukan penggusuran dan pengusiran paksa terhadap warga hingga berakhir bentrokan. Bahkan dalam proses pengusiran warga, Pertamina dituding melibatkan ormas Pemuda Pancasila yang melakukan aksi premanisme terhadap warga.
Baca juga : Bentrok Pemuda Pancasila vs Warga Pancoran, BEM UI: Warga Dipaksa Terima Uang...
Tudingan lain menyebut pihak kepolisan ikut andil dalam penyerangan dan pengusiran terhadap warga. Hal ini kemudian mendapat perhatian dan kritik dari Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya.
Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya Teguh P. Nugroho meminta Polres Jakarta Selatan menerbitkan Laporan Polisi Model A. Tujuannya untuk mengusut peristiwa tersebut. Tindak lanjut ini, tutur dia, menjadi penting guna membangun kepercayaan publik.
"Hal ini penting dilakukan untuk membangun kepercayaan publik terhadap kemampuan Polri dalam menegakkan hukum," ujar dia.
Sementara itu pihak perusahaan Pertamina membantah tindakan yang pihaknya lakukan ke warga Pancoran Buntu 2 merupakan penggusuran. Senior Vice President Corporate Communication & Investor Relation Pertamina, Agus Suprijanto, berdalih seluruh hal yang mereka lakukan di Pancoran II merupakan usaha memulihkan aset di sana.
"Aset tersebut secara sah dimiliki Pertamina berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA)," jelas dia terkait pengungkapan yang diutarakan BEM UI.
M JULNIS FIRMANSYAH
