Jakarta - Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK), Urban Poor Consortium (UPC), Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), dan Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menolak rencana Gubernur Anies Baswedan memberi kewenangan penyidikan kepada Satpol PP sebagaimana tercantum dalam revisi Perda Covid-19. Koalisi juga menolak rencana sanksi pidana kurungan dan denda bagi masyarakat yang tidak menggunakan masker secara berulang serta sanksi pidana bagi pelaku usaha yang mengulangi
pelanggaran protokol kesehatan.

Seluruh rencana Anies Baswedan itu tertuang dalam revisi Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19 atau Perda Covid-19. "Alasan revisi cenderung hanya sepihak menyalahkan warga sebagai penyebab meningkatnya angka penularan Covid-19 di DKI Jakarta tanpa mengevaluasi pola komunikasi dan tanggung jawab hukum yang diemban pemerintah dalam penanganan Covid-19," kata perwakilan koalisi Charlie Albaji kepada Tempo, Ahad, 25 Juli 2021.

Menurut Charlie, penegakan hukum protokol kesehatan di DKI Jakarta melalui Perda Covid-19 masih belum konsisten dan adil diterapkan kepada seluruh lapisan masyarakat. Hal itu seringkali memicu ketidakpercayaan publik pada pemerintah yang akan menghambat penanganan Covid-19.

"Konsistensi penegakan hukum, edukasi masyarakat dan transparansi data adalah hal-hal yang perlu dilakukan pemerintah untuk mendorong tertib hukum dalam masyarakat," kata Charlie.

Alasan kedua menolak rencana Anies karena sanksi pidana berpotensi menyasar dan menambah kesengsaraan masyarakat miskin kota yang bergantung hidupnya pada perkerjaan informal harian di luar rumah. Charlie memaparkan, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pada Maret 2021, penduduk miskin di DKI Jakarta mencapai 501,92 ribu jiwa, meningkat 21.080 jiwa sejak Maret 2020 sebelum pandemi Covid-19.

Dengan kondisi kesejahteraan masyarakat yang demikian menurun, Charlie mengatakan penerapan sanksi pidana tidak akan efektif dan hanya menjadi kebijakan yang tidak sensitif serta akan menambah kesengsaraan masyarakat. "Upaya mengatur sanksi pidana bagi masyarakat hanya bentuk pengalihan dari kegagalan pemerintah melaksanakan tanggung jawab dalam UU Kekarantinaan Kesehatan," kata Charlie.

Koalisi menyatakan pemerintah juga perlu memperbaiki kesimpangsiuran data penerima bantuan sosial serta tidak meratanya penyaluran bantuan sosial di DKI Jakarta yang terjadi hingga awal tahun 2021. Adanya sistem informasi yang transparan, mekanisme komplain yang terukur hingga efisiensi dan realokasi anggaran perlu jadi prioritas.

"Apalagi setelah terbongkarnya megakorupsi bantuan sosial untuk wilayah Jabodetabek oleh Kementerian Sosial yang menimbulkan ketidakpercayaan publik yang sangat besar kepada pemerintah," kata Charlie.

Alasan lainnya mengenai kewenangan penyelidikan oleh Satpol PP, koalisi khawatir hal itu dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan dengan kepolisian dalam penegakan peraturan di daerah. Hal ini juga berpotensi menimbulkan abuse of power mengingat besarnya kewenangan yang diberikan kepada Satpol PP serta masih maraknya kekerasan dan praktik pungutan liar yang terjadi selama ini dalam korps itu.

Berdasarkan semua pertimbangan itu, Charlie koalisi menuntut tiga hal:

1. Gubernur DKI Jakarta dan Ketua DPRD DKI Jakarta untuk membatalkan Rencana Perubahan Perda 2 Tahun 2020.

2. Pemerintah DKI Jakarta agar mengevaluasi dan mencabut aturan terkait kewenangan penyidikan Satpol PP.

3. Pemerintah DKI Jakarta melakukan persuasi kepada masyarakat dengan menjamin keterbukaan informasi dan penyebaran informasi yang merata terkait penanganan Covid-19 dan akses terhadap jaminan sosial, ketimbang merevisi Perda Covid-19.

Baca: Kuda-kuda Anies Baswedan Menjelang Pelonggaran PPKM