TEMPO.CO, Jakarta -Anggota DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth menilai untuk menanggulangi banjir, Pemprov DKI Jakarta tak cukup hanya mengeruk lumpur di sejumlah sungai dan saluran air.

Menurut politisi PDI Perjuangan ini, penanggulangan banjir tidak cukup hanya melakukan pengerukan lumpur di sejumlah sungai saja, tetapi permasalahan saluran air di permukiman padat penduduk juga perlu menjadi perhatian.

"Harus dipahami permasalahan yang ada di daerah permukiman padat penduduk, karena di sana rata-rata tidak mempunyai saluran dan jika pun ada saluran, sangat tidak memadai dan tidak proporsional," kata Kenneth dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, 3 Oktober 2021.

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta itu meminta Gubernur Anies Baswedan untuk lebih memperhatikan permasalahan banjir di wilayah padat penduduk.

Apalagi Anies Baswedan telah melakukan peninjauan pengerukan lumpur di Kali Krukut.

"Saya harapkan jangan hanya memperhatikan di bagian makro saja, tetapi mikro juga harus menjadi prioritas," katanya.

Selanjutnya: Permukiman padat penduduk...

<!--more-->

Permukiman padat penduduk harus diperhatikan dan dipikirkan solusinya. "Sebenarnya apa sih permasalahan yang selalu mengakibatkan banjir di sana. Karena kalau permasalahan banjir ini mau selesai, aspek permasalahan seperti ini juga harus diperhatikan," kata Kent.

Menurut Kent, Pemprov DKI bisa berdialog serta bekerjasama dengan Pemprov Jawa Barat (Jabar) dan Pemprov Banten dalam mengembangkan program penanggulangan banjir dan sistem infrastruktur di Jakarta.

"Sudah saatnya kita menunjukkan sikap mau bekerjasama, saling menunjukkan keterpaduan, baik lintas pemerintahan maupun sektoral untuk menghadapi banjir secara bersama-sama," katanya.

Berbagai komponen harus memiliki tekad dan komitmen yang sama untuk menyelesaikan permasalahan banjir ini.

Usulan tersebut diungkapkan Kent, berangkat dari hasil resesnya di Jalan R Anggun RT 09 RW 01 Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Warga mengeluhkan masalah banjir yang sudah puluhan tahun tidak pernah selesai dan ditemukan banyak saluran air tidak layak.

"Setelah saya turun ke lapangan untuk mencari dan melihat penyebab banjir yang tak kunjung selesai di wilayah ini, ternyata yang saya temukan adalah saluran air yang tidak proporsional," kara Ketua Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta.

"Hal itu mengakibatkan air mampet dan tidak bisa mengalir dengan baik serta banyaknya sampah dan limbah rumah tangga di saluran airnya," katanya.

Karena itu, anggota DPRD DKI Kent juga mengharapkan Gubernur Anies mempunyai program khusus terkait hal tersebut, termasuk percepatan pengerjaan saluran di seluruh DKI. Selanjutnya menggerakkan lurah dan camat setempat dalam menggalakkan sosialisasi terhadap masyarakat supaya tidak membuang sampah sembarangan ke kali dan saluran air lagi.

Baca : Fakta Gerebek Lumpur DKI: Program 2020, Baru Digencarkan Lagi Tahun Ini

ANTARA