TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Ismail menyayangkan kebijakan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengaspal trotoar dan jalur sepeda di Simpang Santa, Jakarta Selatan. Ia menilai, kajian yang digunakan sebagai acuan kebijakan tersebut belum matang.

"Tiba-tiba tanpa ada suatu pembahasan dan komunikasi yang utuh dulu tiba-tiba ada, langsung melakukan perubahan. Kita sayangkan itu," kata Ismail yang juga politikus PKS saat ditemui di kantor DPRD DKI Jakarta, Senin, 17 April 2023.

Menurutnya, ada dua hal yang bisa dijadikan indikator bahwa kajian untuk kebijakan itu lemah. Pertama adalah adanya komentar secara masif dari masyarakat sebagai pengguna jalan, dan kedua adalah di fakta lapangan.

"Dua itu bisa menjadi indikator kalau kemarin itu terlalu buru-buru," ujarnya.

Lebih lanjut, keputusan mengubah trotoar menjadi jalan tersebut juga bisa dikatakan sebagai sebuah pemborosan.

"Saya pikir ini tidak boleh apalagi ketika perubahan itu menggunakan anggaran baru lagi. Ini kan harus dipertanggungjawabkan, ini kan contoh pemborosan," jelasnya.

Sebelumnya, Dinas Perhubungan atau Dishub DKI Jakarta melakukan perbaikan ukuran jalan raya yang berhubungan dengan bentuk fisik jalan (geometrik) di Jakarta Selatan.

Perbaikan jalan itu dilakukan di Simpang Jalan Wijaya I-Jalan Wolter Monginsidi-Jalan Suryo (lampu merah Santa). Tujuan perbaikan jalan itu untuk mengurai kemacetan dan menambah kenyamanan warga berlalu lintas di jalan tersebut.

"Penataan tersebut dilakukan agar distribusi kendaraan dapat berjalan lebih baik," kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Syafrin Liputo dalam keterangan tertulis, Ahad, 16 April 2023.

Sayangnya, kebijakan Pemprov DKI tersebut banjir kritikan dari sejumlah pihak.

Pilihan Editor: Hujan Protes Jalur Sepeda dan Trotoar Diaspal Pj Gubernur DKI Heru Budi