Top 3 Metro: Sentul City Laporkan Petinggi TNI, DRPD DKI Soal WFH dan Viani

Reporter

Tempo.co

Minggu, 20 Agustus 2023 07:26 WIB

Sentul City. Sentulcity.co.id

TEMPO.CO, Jakarta - Top 3 Metro Berita Terkini, Minggu pagi ini 20 Agustus 2023 menempatkan artikel dugaan penyerobotan lahan yang dilaporkan Sentul City sebagai berita terpopuler. Terlapor adalah perwira tinggi TNI berpangkat Marsekal Pertama.

Lalu, berita-berita dari DRPD DKI menyusul di belakangnya. Penerapan WFH 50 persen dan pengaruhnya ke rapat-rapat di DPRD nanti menjadi terpopuler kedua. Sedangkan pimpinan yang tak kunjung memproses penggantian antar waktu anggota dari PSI, Viani Limardi, melengkapi Top 3 Metro.

Berikut Top 3 Metro Berita Terkini selengkapnya,

1. Sentul City Laporkan Seorang Perwira Tinggi TNI AU atas Dugaan Penyerobotan Lahan

PT. Sentul City, Tbk melaporkan seorang perwira tinggi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) atas dugaan penyerobotan lahan. Head Legal Sentul City, Faisal Farhan, menyebut perwira tersebut mengakui lahan seluas dua hektare milik perusahaannya yang berlokasi di kawasan Bojong Koneng, Babakan Madang, Kabupaten Bogor.

Advertising
Advertising

"Kami laporkan salah satu perwira tinggi berpangkat Marsekal Pertama (Marsma) karena dia menyerobot atau menguasai lahan kami," kata Farhan pada Sabtu, 19 Agustus 2023.

Lokasi lahan milik PT. Sentul City, Tbk yang diakui seorang perwira tinggi TNI AU. Dok. Sentul City.

Dia menerangkan, seorang anggota TNI berpangkat Letnan Kolonel (Letkol) tiba-tiba menyambangi kantor Sentul City pada 16 Agustus 2023. Anggota ini menyampaikan bahwa lahan tersebut milik perwira tinggi TNI AU.

2. Peserta Rapat DPRD DKI akan Dibatasi Saat Penerapan WFH 50 Persen

Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris DPRD DKI Jakarta Augustinus mengatakan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) 50 persen tidak akan memengaruhi rapat anggota dewan. Menurut dia, rapat DPRD DKI tetap berlangsung dengan jumlah anggota terbatas.

“Mekanisme rapat-rapat seperti biasa, namun kehadiran di kantor akan dibatasi 50 persen dari total ASN dan non-ASN di Setwan (Sekretariat Dewan),” kata dia saat dihubungi, Sabtu, 19 Agustus 2023.

Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono memastikan WFH 50 persen bagi aparatur sipil negara atau ASN DKI berlaku mulai 21 Agustus hingga 21 Oktober 2023. Sementara itu, persentase WFH saat perhelatan Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT ASEAN 2023 ke-43, 4-7 September, ditambah menjadi 75 persen.

3. PSI Pecat Viani Limardi sejak 2021, Pimpinan DPRD DKI Diduga Belum Proses Permohonan PAW

Eks politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Viani Limardi, masih aktif bekerja sebagai anggota DPRD DKI Jakarta. Padahal, PSI telah memecatnya dan melayangkan surat penggantian antarwaktu (PAW) sejak dua tahun lalu.

Viani Limardi. Instagram/ms.tionghoa

Wakil Ketua Fraksi PSI DPRD DKI August Hamonangan mengatakan, partainya sudah menyerahkan surat PAW Viani kepada pimpinan DPRD DKI pada 14 Oktober 2021. Dia menduga pimpinan dewan belum memproses surat tersebut.

“Namun, hingga hari ini surat permohonan kami belum diproses oleh pimpinan DPRD DKI,” katanya kepada Tempo, Sabtu, 19 Agustus 2023.

Berita terkait

Viral Anggota TNI jadi Korban, Begini Cara Menghadapi Pungli di Jalan

11 jam lalu

Viral Anggota TNI jadi Korban, Begini Cara Menghadapi Pungli di Jalan

Cara menghadapi pungli di jalan bisa menghubungi call center 110 kepolisian.

Baca Selengkapnya

Polisi Tengarai TPNPB Serang Kampung Pogapa di Intan Jaya karena Kekuatan Aparat di Sana Kecil

12 jam lalu

Polisi Tengarai TPNPB Serang Kampung Pogapa di Intan Jaya karena Kekuatan Aparat di Sana Kecil

Polda Papua menjelaskan alasan TPNPB-OPM alias KKB melakukan penyerangan dengan menyasar Kampung Pogapa, Intan Jaya, Papua Tengah.

Baca Selengkapnya

TNI Pakai Istilah OPM, Polri Nyatakan Tetap akan Sebut KKB

15 jam lalu

TNI Pakai Istilah OPM, Polri Nyatakan Tetap akan Sebut KKB

Polri menyatakan tetap akan memakai penyebutan kelompok kriminal bersenjata (KKB) terhadap kelompok yang mengupayakan kemerdekaan Papua.

Baca Selengkapnya

Mengenali Pesawat C-130J Super Hercules yang akan Tiba di Indonesia 17 Mei 2024

1 hari lalu

Mengenali Pesawat C-130J Super Hercules yang akan Tiba di Indonesia 17 Mei 2024

Pesawat C-130 J Super Hercules buatan Lockheed Martin pesanan Indonesia

Baca Selengkapnya

Sederet Kasus Anggota TNI Bunuh Warga Sipil, Terakhir Terjadi di Nias dan Makassar

2 hari lalu

Sederet Kasus Anggota TNI Bunuh Warga Sipil, Terakhir Terjadi di Nias dan Makassar

Berikut sederet kejadian anggota TNI bunuh warga sipil. Terakhir Kopti SB personel TNI AL menembak pemuda RS, umur 18 tahun, di Kota Makassar.

Baca Selengkapnya

Kasus Kewarganegaraan Ganda Gloria Natapradja Hamel, Tersandung Punya Paspor Prancis Gagal Jadi Paskibra 2016

2 hari lalu

Kasus Kewarganegaraan Ganda Gloria Natapradja Hamel, Tersandung Punya Paspor Prancis Gagal Jadi Paskibra 2016

Gara-gara memiliki kewarganegaraan ganda punya paspor Prancis, Gloria Natapradja gagal jadi anggota paskibra 2016, ini kilas balik kasusnya

Baca Selengkapnya

TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

4 hari lalu

TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

Menurut Sebby Sambom, penambahan pasukan itu tak memengaruhi sikap TPNPB-OPM.

Baca Selengkapnya

Alasan TNI Pakai Computer Assisted Tes BKN dalam Penerimaan Calon Taruna 2024

6 hari lalu

Alasan TNI Pakai Computer Assisted Tes BKN dalam Penerimaan Calon Taruna 2024

Tes Kompetensi Dasar (TKD) Penerimaan Calon Taruna Akademi TNI 2024 menggunakan computer assisted test (CAT) Badan Kepegawaian Negara (BKN)

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

7 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

7 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya