TEMPO.CO, Jakarta - Ida Budhiati menjadi salah satu kandidat yang lolos tes tulis calon pimpinan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau capim KPK. Pengumuman nama-nama capim KPK yang lolos tes tulis itu diumumkan melalui surat nomor 37/PANSEL-KPK/07/202. Dokumen tersebut dikeluarkan oleh Panitia Seleksi Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi alias Pansel KPK pada Rabu, 24 Juli 2024.

"Pelamar seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Masa Jabatan Tahun 2024-2029, yang namanya tercantum pada lampiran I pengumuman ini dinyatakan lulus seleksi administrasi," Ketua Pansel KPK Muhammad Yusuf Ateh, dikutip Ahad, 11 Agustus 2024.

Ada total 40 orang yang lolos tes tulis capim KPK, termasuk Ida Budhiati.

Berikut merupakan profil Ida Budhiati:

Melansir dari laman Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Ida merupakan anggota DKPP Periode 2017-2022 yang paling senior. Hal ini bukan dinilai melalui umur, melainkan dari masa jabatannya selama di DKPP. Ida menjadi anggota DKPP sejak sejak 2012 atau saat kepemimpinan Profesor Jimly Asshiddiqie sebagai perwakilan KPU. Setelah tak menjadi komisioner KPU, Ida terpilih menjadi anggota DKPP periode 2017-2022 dan 2022-2027

Ida Budhiati memang bukan nama baru di dunia kepemiluan. Perempuan kelahiran Semarang ini beberapa kali menjabat sebagai penyelenggara, yakni sebagai anggota KPU Daerah Jawa Tengah periode 2003-2008, Ketua KPU Jawa Tengah pada 2008-2012, hingga menjadi anggota KPU RI pada 2012- 2017.

Dia juga beberapa kali menerbitkan tulisan atau makalah terkait pemilu. Beberapa di antaranya, artikel "Peluang Perempuan dalam Pilkada" dalam Buletin Info Pilkada edisi September 2005, tim penyusun buku "Kilasan Pemilu 2009 di Jawa Tengah" terbitan KPU, dan artikel "Problematik Ketidakpastian Anggaran Pemilukada" dalam Buletin Catatan Pemilukada edisi Oktober 2010.

Selain aktif di dunia kepemiluan, Ida juga banyak terlibat di bidang hukum. Misalnya, menjadi relawan Lembaga Bantuan Hukum Semarang pada 1994–1995 dan Asisten Pembela Umum Lembaga Bantuan Hukum Semarang pada 1995–1996.

Selain itu, dia juga pernah menjadi Koordinator Divisi Lingkungan dan Perburuhan Lembaga Bantuan Hukum di Semarang pada 1996–1997, Divisi Pelayanan Hukum LBH Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (APIK) Jakarta pada 1997–2001, menjadi Lawyer pada Kantor Ida Budhiati, Hadi & Partners pada 2001–2003, hingga menjadi Direktur LBH APIK Semarang pada 2004–2008.

Pilihan Editor: Rekam Jejak Johanis Tanak, Petahana Kontroversial yang Lolos Tes Tulis Capim KPK