Polisi Mulai Tangkap dan Pukul Peserta Aksi Kawal Putusan MK di DPR

Kamis, 22 Agustus 2024 17:47 WIB

Polisi menendang peserta aksi demonstrasi Kawal Putusan MK di Gedung DPR RI, 22 Agustus 2024. Foto: TEMPO/Halgi Mashalfi

HTEMPO.CO, Jakarta - Aksi unjuk rasa Kawal Putusan MK di Gedung DPR RI, Kamis, 22 Agustus 2024 kian memanas. Polisi mulai menangkap serta memukuli dan menendang peserta yang merangsek ke dalam Kompleks Parlemen.

Demonstran juga sempat melempari barisan polisi dengan botol dan batu. Pihak kepolisian kemudian meminta peserta aksi untuk menghentikan pelemparan.

"Perhatian kepada rekan-rekan mahasiswa, mohon tidak melakukan aksi pelemparan. Tolong melakukan aksi demonstrasi dengan tertib," kata salah seorang personel melalui pengeras suara

Tempo yang berada di lokasi merekam sejumlah peserta yang ditangkap dan dibawa menjauh dari kerumunan. Ketika salah satu peserta yang ditangkap dan dibawa melewati barisan polisi yang berjaga, seorang petugas terekam menendang.

Advertising
Advertising

Pesrta Aksi Kawal Putusan MK di gedung DPR RI, Jakarta, 22 Agustus 2024, diduga ditangkap polisi berpakaian preman.

Beberapa saat sebelumnya, massa berhasil menjebol gerbang sisi kiri dari gedung DPR RI kemudian merangsek masuk dan berorasi di pelataran gedung pada sore hari ini Kamis, 22 Agustus 2024.

Massa juga berhasil merobohkan pagar pintu belakang Gedung DPR RI. Pantauan Tempo di lokasi, demonstran telah memanjat pagar gerbang belakang DPR yang setinggi 1,75 meter. Sebelumnya, mereka merubuhkan pagar barikade polisi yang dipasang di depan gerbang belakang DPR.

Massa aksi tersebut mengenakan almamater sejumlah universitas. Sebagian dari mereka juga membawa atribut gerakan serta organisasi mahasiswa. Ada kurang lebih seribu orang yang mengikuti aksi di gerbang belakang DPR.

Massa aksi kemudian dihadang barisan polisi dengan perlengkapan anti huru-hara. Ada ratusan personel kepolisian yang menghalangi jalan masuk ke DPR. Para demonstran tertahan sekitar 20 meter setelah melewati gerbang.

Polisi mendirikan barikade besi di jalan masuk menuju DPR untuk mengantisipasi demonstran yang telah meloncati pagar. Dua mobil meriam air atau water cannon dan satu mobil barakuda juga terparkir di jalan masuk.

Pilihan Editor: Putusan MK Diabaikan, Bangsa Mahardika: Penguasa Rakus

Berita terkait

DPR Setujui Naturalisasi Eliano Rejinders dan Mees Higres, Menkumham Pastikan Sesuai Aturan

7 jam lalu

DPR Setujui Naturalisasi Eliano Rejinders dan Mees Higres, Menkumham Pastikan Sesuai Aturan

Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia menyutujui permohonan pertimbangan pemberian kewarganeraan Indonesia, bagi dua atlet sepak bola, Eliano Johannes Rejinders dan Mees Victor Joseph Hilgres.

Baca Selengkapnya

KPK Minta Tes Wawancara Capim dan Dewas Dilakukan Terbuka

8 jam lalu

KPK Minta Tes Wawancara Capim dan Dewas Dilakukan Terbuka

Komisi Pemberantasan Korupsi menanggapi soal tes wawancara seleksi calon pimpinan dan dewan pengawas KPK yang dilakukan secara tertutup.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Batal Bahas RUU Pengawasan Obat dan Makanan

11 jam lalu

Pemerintah Batal Bahas RUU Pengawasan Obat dan Makanan

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemerintah dan DPR tidak akan melanjutkan pembahasan RUU Pengawasan Obat dan Makanan.

Baca Selengkapnya

DPR Sepakati Tambahan Anggaran BMKG Sebanyak Rp 25 Miliar untuk Danai Modifikasi Cuaca

11 jam lalu

DPR Sepakati Tambahan Anggaran BMKG Sebanyak Rp 25 Miliar untuk Danai Modifikasi Cuaca

BMKG menjelaskan modifikasi cuaca tersebut akan dilakukan sebanyak 40 hari sepanjang tahun 2025 dengan total biaya Rp 22,09 miliar.

Baca Selengkapnya

Gelar Aksi Sahkan RUU PPRT di DPR, Koalisi Perlindungan PRT: Wakil Rakyat Jangan Jahat ke Rakyat

13 jam lalu

Gelar Aksi Sahkan RUU PPRT di DPR, Koalisi Perlindungan PRT: Wakil Rakyat Jangan Jahat ke Rakyat

Koalisi Sipil untuk UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga kembali menggelar aksi terkait RUU PPRT di DPR, Jakarta pada Selasa, 17 September 2024.

Baca Selengkapnya

Kemnaker Diminta Terbitkan Aturan Perlindungan Pekerja Platform, Anggota DPR: Negara Memang Harus Hadir

19 jam lalu

Kemnaker Diminta Terbitkan Aturan Perlindungan Pekerja Platform, Anggota DPR: Negara Memang Harus Hadir

pemerintah Indonesia perlu menjadikan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Platform yang diterbitkan Singapura sebagai benchmark atau pembanding untuk menerbitkan aturan serupa di tanah air

Baca Selengkapnya

KPU Diminta Segera Buat Aturan Teknis Kampanye Calon Kepala Daerah di Kampus

1 hari lalu

KPU Diminta Segera Buat Aturan Teknis Kampanye Calon Kepala Daerah di Kampus

KPU harus segera membuat peraturan mengenai aturan teknis kampanye di kampus itu untuk menindaklanjuti Putusan MK Nomor 69/PUU-XXII/2024.

Baca Selengkapnya

Cukai Minuman Berpemanis untuk Kurangi Ancaman Diabet Tergantung Prabowo

2 hari lalu

Cukai Minuman Berpemanis untuk Kurangi Ancaman Diabet Tergantung Prabowo

Rencana penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan bergulir sejak 2017 dan sempat masuk RAPBN 2024 sebesar Rp3,08 triliun, tapi tidak dijalankan

Baca Selengkapnya

Pemerintah dan DPR Sepakat Cukai Minuman Berpemanis Hanya 2,5 Persen, YLKI: Main-main

2 hari lalu

Pemerintah dan DPR Sepakat Cukai Minuman Berpemanis Hanya 2,5 Persen, YLKI: Main-main

Keputusan Kementerian Keuangan menerima usulan BAKN DPR RI soal tarif cukai minuman berpemanis 2,5 persen, dinilai YLKI hanya main-main.

Baca Selengkapnya

DPR Usulkan Tarif Cukai Minuman Berpemanis

3 hari lalu

DPR Usulkan Tarif Cukai Minuman Berpemanis

DPR mengusulkan tarif cukai minuman berpemanis dalam kemasan hingga 20 persen

Baca Selengkapnya