![Massa demonstrasi Kawal Putusan MK membakar ban di depan pagar utama Kompleks Parlemen DPR RI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Kamis, 22 Agustus 2024 [Tempo/Eka Yudha Saputra]](https://statik.tempo.co/data/2024/08/22/id_1330103/1330103_720.jpg)
TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah organisasi masyarakat sipil mengecam sikap Dewan Perwakilan Rakyat yang mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam merevisi Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada).
"Situasi negara akhir-akhir ini begitu mengecewakan," ujar Syahdan Husein perwakilan dari organisasi Bangsa Mahardika dalam konferensi pers di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jakarta, Kamis, 22 Agustus 2024.
Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah dari 25 persen perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik, atau 20 persen kursi DPRD, menjadi hanya 6,5-10 persen suara sesuai dengan jumlah penduduk.
MK juga menyatakan batas usia minimal calon gubernur adalah 30 tahun dan calon bupati atau wali kota 25 tahun saat ditetapkan oleh KPU.
Namun, sehari setelah MK mengeluarkan putusan, Badan Legislatif DPR RI merevisi UU Pilkada dan menafsirkan ambang batas hanya berlaku untuk partai yang tidak memiliki kursi di DPRD. DPR juga menyatakan batas usia minimal calon kepala daerah dihitung saat dilantik.
Masyarakat sipil menilai perubahan mendadak tanpa konsultasi publik ini merusak prinsip demokrasi. “Langkah ini membuka celah bagi oligarki untuk lebih mudah mengendalikan politik lokal, mengorbankan kualitas, dan pengalaman para calon pemimpin," ucap Syahdan.
Ia juga menyoroti ketimpangan ekonomi yang semakin parah dengan 9 juta orang muda menganggur dan upah rata-rata pekerja yang masih di bawah standar layak. Selain itu, kerusakan lingkungan hidup yang terus berlangsung demi mengejar angka pertumbuhan ekonomi 7 persen juga menjadi sorotan utama.
"Pemilu yang baru saja berlalu hanya menambah kemuakan dengan dinasti politik yang semakin mencolok,” tuturnya.
Syahdan juga mengajak rakyat untuk tidak lagi berdiam diri menghadapi tindakan penguasa yang lalim. "Inilah waktunya berhadap-hadapan langsung dengan penguasa rakus," kata dia.
Konferensi pers di Kantor YLBHI ini juga diikuti sejumlah organisasi lain seperti Front Forward Muda, Bangsa Mahardika, Perempuan Mahardika, Blok Politik Pelajar, dan Mahasiswa Al-Azzar.
Pilihan Editor: Kawal Putusan MK, Demo Mahasiswa di Depan Gedung DPR Diwarnai Bakar Ban dan Lempar Batu
