TEMPO.CO, Jakarta - Ketua IM57+ Institute, M. Praswad Nugraha, menyatakan, demonstrasi yang terus berlangsung meskipun pengesahan RUU Pilkada telah dibatalkan, menunjukkan bahwa ketidakpuasan rakyat sudah melampaui isu Pilkada. "Demonstrasi massif dua hari ini menunjukkan adanya suatu alasan di luar soal Pilkada dan dukungan terhadap calon tertentu," ujar Praswad, Sabtu, 24 Agustus 2024.

Praswad meyakini gelombang demokrasi yang digerakkan oleh mahasiswa dan masyarakat bukan terkait dengan peserta Pilkada tertentu atau ambang batas suara partai politik. "Rakyat sudah muak dengan tindakan Presiden Joko Widodo dan pendukungnya selama 10 tahun ini yang secara terang benderang terus memukul demokrasi menggunakan berbagai institusi negara," tegasnya.

Praswad menambahkan bahwa rakyat marah atas tindakan Presiden yang menggunakan segala perangkat negara untuk mendukung anak, kerabat, dan pendukungnya berkuasa sebagai bagian dari politik dinasti. "Saat ini saja terdapat 9 kerabat Joko Widodo yang menduduki jabatan strategis. Ini soal marahnya rakyat atas tindakan menghalalkan segala cara dalam melanggengkan kekuasaan," kata Praswad.

Praswad menekankan tentang perlunya perubahan radikal untuk menghilangkan warisan buruk yang ditinggalkan oleh Joko Widodo. "Menjadi suatu keharusan bagi Joko Widodo untuk tidak melakukan langkah yang memperburuk keadaan. Joko Widodo sudah selesai," katanya. "Biarkan pemerintah baru yang akan berkuasa mulai membangun tatanan baru yang berbeda."

Praswad juga menekankan pentingnya kewaspadaan rakyat dalam menjaga demokrasi. "Gerakan perlawanan harus terus dirawat sehingga kerusakan tidak terus terjadi. Hari ini adalah bukti bahwa kekuatan rakyat penting dan berharga dalam merawat demokrasi," katanya.