TEMPO.CO, Jakarta - Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 menyepakati laporan Komisi III DPR untuk tidak menyetujui usulan Komisi Yudisial mengenai 12 calon hakim agung dan hakim ad hoc Hak Asasi Manusia (HAM) tahun 2024 pada Mahkamah Agung (MA).

“Apakah laporan Komisi III DPR RI yang memutuskan tidak menyetujui seluruh calon hakim agung dan hakim ad hoc HAM pada Mahkamah Agung tahun 2024 tersebut dapat disetujui untuk ditetapkan? Setuju,” kata Ketua DPR RI Puan Maharani saat memimpin rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa, 10 September 2024 seperti dikutip dari Antara.

Sebelum rapat paripurna menyepakati hal tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPR Pangeran Khairul Saleh menjelaskan kronologi pengambilan keputusan di komisinya. Dia mengatakan pihaknya menemukan dua dari 12 calon hakim agung dan hakim ad hoc HAM terbukti tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yaitu berpengalaman paling sedikit 20 tahun.

Dia menyebutkan dua orang tersebut adalah calon hakim agung pada kamar tata usaha negara khusus pajak Hari Sih Advianto yang baru menjadi hakim sejak 2016, dan Tri Hidayat Wahyudi sejak 2010.

“Menyikapi hal tersebut, selanjutnya Komisi III melakukan rapat internal pada 28 Agustus 2024. Dan berdasarkan pendapat serta pandangan sembilan fraksi di Komisi III DPR RI menyepakati untuk tidak menyetujui seluruh calon hakim agung dan hakim ad hoc HAM pada Mahkamah Agung tahun 2024 yang diajukan Komisi Yudisial," ujarnya.

KY Sebut Calon Hakim Agung Penuhi Syarat UU dan Putusan MK

Sebelumnya, KY mengirim surat kepada DPR pada Jumat, 6 September 2024 atas penolakan seluruh calon hakim agung dan hakim ad hoc HAM di tahap uji kepatutan dan kelayakan.

“Surat tersebut menyatakan proses seleksi calon hakim agung telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh perundang-undangan dan juga putusan MK,” kata Juru Bicara KY, Mukti Fajar Nur Dewata, dalam konferensi pers di kawasan Senen, Jakarta Pusat pada Jumat, 6 September 2024.

Dia menuturkan surat tersebut ditandatangani oleh Ketua KY, Amzulian Rifai, pada Rabu, 4 September 2024. Hal senada diungkapkan oleh Wakil Ketua KY, Siti Nurdjanah, dalam kesempatan yang sama.

“KY telah mengirimkan surat kepada DPR untuk menyampaikan klarifikasi atas kekeliruan persepsi bahwa terdapat pelanggaran aturan dalam seleksi calon hakim agung," ujar Siti.

• 1
• 2
• Selanjutnya