Ratusan Pedagang Kemayoran Akan Digusur

Reporter

Editor

Jumat, 26 November 2010 20:02 WIB

Pekerja menyelesaikan proyek pembangunan relokasi pasar untuk para pedagang kaki lima di kawasan Kemayoran, Jakarta. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO Interaktif, Jakarta -Puluhan pedagang kaki lima menggelar aksi di depan kantor Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran hari ini. Mereka mendesak pihak pengelola tetap menyediakan lahan bagi mereka untuk berdagang.

"Kami mempertanyakan rencana pihak pengelola yang akan menggusur keberadaan PKL," ujar Welly, salah seorang perwakilan pedagang usai pertemuan dengan pihak pengelola.


Rencana penggusuran disampaikan pihak pengelola kepada ratusan pedagang melalui surat tertanggal 22 November lalu. Dalam surat tersebut, pengelola Kemayoran meminta para pedagang untuk meninggalkan kawasan jalur hijau yang saat ini mereka tempati lantaran bertentangan dengan Peraturan Daerah No. 8 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.

Welly mempertanyakan keputusan itu lantaran sejak awal pihak pengelola pernah memberikan izin kepada warga gusuran Kemayoran untuk berdagang di sekitar lokasi tersebut.

Nyatanya, kata dia, sejak beberapa pekan terakhir, aktivitas mereka dibatasi hanya pada jam-jam tertentu saja. "Kami sudah dilarang berjualan pada siang hari. Saat ini kami hanya bisa berdagang sejak jam 5 sore hingga 5 pagi," katanya.

Aksi dilakukan puluhan pedagang yang tersebar disekitar Masjid Akbar, Kemayoran. Mereka datang dengan didampingi perwakilan organisasi masyarakat menjelang sore. Namun sayang, niat mereka untuk bertemu Direktut PPKK, Hendardji Supandji, kandas. Adik kandung mantan Jaksa Agung Hendarman Supandji itu tidak bisa ditemui lantaran sedang berada di China.

Kepala Divisi Pengamanan dan Bina Lingkungan,Sukisno, yang menemui perwakilan demonstran membenarkan adanya surat tersebut. Menurut dia, surat teguran itu sebenarnya sudah dilayangkan berulang kali kepada para pedagang. Namun, peringatan itu kerap diabaikan. "Kami juga sudah menertibkan mereka berulangkali. Namun selalu saja muncul kembali," katanya.

Penertiban tersebut, kata Sukisno, merupakan langkah yang ditempuh pihak pengelola guna menciptakan ketertiban kawasan yang bertaraf internasional. Dari sekitar 454 hektar lahan yang dikelola PPKK, saat ini setidaknya terdapat sekitar 600 pedagang kaki lima. Mereka menempati sekitar 30 persen jalur hijau yang berada disejumlah pedestrian dan badan jalan di sekitar Masjid Akbar, Jiung, PRJ dan PLN.

RIKY FERDIANTO

Advertising
Advertising

Berita terkait

Said Didu Mengkritik soal Pembebasan Lahan PIK 2, Berujung pada Laporan UU ITE

18 hari lalu

Said Didu Mengkritik soal Pembebasan Lahan PIK 2, Berujung pada Laporan UU ITE

Said Didu dilaporkan melanggar UU ITE soal kritik pembebasan lahan PIK 2 yang berakibat pada penggusuran warga.

Baca Selengkapnya

Ratusan Advokat Disebut Siap Bela Said Didu di Kasus PSN PIK 2

18 hari lalu

Ratusan Advokat Disebut Siap Bela Said Didu di Kasus PSN PIK 2

Ratusan orang tim kuasa hukum dari berbagai kantor hukum akan membela Said Didu. Mereka mengecam keras adanya dugaan kriminalisasi terhadap Said Didu dalam menyuarakan aspirasinya.

Baca Selengkapnya

Top 3 Hukum: Pemilik Asep Stroberi, Fasilitas Jet Pribadi Kaesang-Erina Gudono Dianggap Gratifikasi, serta Hubungan Harvey Moeis dengan Brigjen Mukti Juharsa

24 hari lalu

Top 3 Hukum: Pemilik Asep Stroberi, Fasilitas Jet Pribadi Kaesang-Erina Gudono Dianggap Gratifikasi, serta Hubungan Harvey Moeis dengan Brigjen Mukti Juharsa

Berita Hukum yang paling banyak dibaca pada hari ini meliputi siapa di balik pemilik Asep Stroberi yang lolos dari penggusuran serta dua berita lain.

Baca Selengkapnya

Siapa Pemilik Asep Stroberi yang Restorannya Kokoh Berdiri saat Penggusuran PKL Puncak?

24 hari lalu

Siapa Pemilik Asep Stroberi yang Restorannya Kokoh Berdiri saat Penggusuran PKL Puncak?

Asep Stroberi adalah restoran keluarga yang menawarkan hidangan khas Sunda yang dimiliki oleh Asep Haelusna.

Baca Selengkapnya

HUT RI di IKN, Pesan Warga Pemaluan untuk Pemerintah: Jangan Usir Kami dari Tempat Kelahiran

35 hari lalu

HUT RI di IKN, Pesan Warga Pemaluan untuk Pemerintah: Jangan Usir Kami dari Tempat Kelahiran

Sejumlah warga Desa Pemaluan, Sepaku, Kalimantan Timur yang terdampak pembangunan IKN masih berharap tidak terusir dari tanah kelahirannya

Baca Selengkapnya

Usai Kosongkan Kantor PKBI, Ini Rencana Kemenkes

11 Juli 2024

Usai Kosongkan Kantor PKBI, Ini Rencana Kemenkes

Direktur Eksekutif PKBI Eko Maryadi minta pihak Kemenkes membawa surat keputusan eksekusi dari pengadilan, baru PKBI akan pindah dengan sukarela.

Baca Selengkapnya

Pemkab Bogor Menggusur Para PKL di Kawasan Puncak, Mau Dipindah ke Rest Area

24 Juni 2024

Pemkab Bogor Menggusur Para PKL di Kawasan Puncak, Mau Dipindah ke Rest Area

Pemkab Bogor tengah menertibkan kawasan Puncak dari para pedagang kaki lima atau PKL. Para pedagang melawan penggusuran tersebut.

Baca Selengkapnya

Sengketa HGB PT IKU dan Warga Desa Telemow, Walhi Minta Keterbukaan Dokumen

23 Juni 2024

Sengketa HGB PT IKU dan Warga Desa Telemow, Walhi Minta Keterbukaan Dokumen

Walhi menyesalkan putusan permohonan informasi publik terhadap dokumen HGB PT ITCI Kartika Utama yang berpotensi menggusur warga Desa Telemow.

Baca Selengkapnya

Sengkarut Penggusuran Warga Stren Kali di Rusunawa Gunungsari

18 Mei 2024

Sengkarut Penggusuran Warga Stren Kali di Rusunawa Gunungsari

Baru-baru ini Warga Stren Kali yang mendiami Rusunawa Gunungsari, Surabaya, mengalami penggusuran

Baca Selengkapnya

Ombudsman Tindaklanjuti Laporan Jatam Terhadap OIKN soal Surat Teguran ke Warga Sepaku

14 April 2024

Ombudsman Tindaklanjuti Laporan Jatam Terhadap OIKN soal Surat Teguran ke Warga Sepaku

Penjelasan Ombudsman Kalimatan Timur soal pelaporan Jatam perihal surat OIKN kepada masyarakat Sepaku.

Baca Selengkapnya