TEMPO Interaktif, Tangerang: Kalangan lembaga swadaya masyarakat mendesak Kejaksaan Negeri Tangerang atau Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten mengambil alih dugaan penyimpangan dana APBD 2003-2004 Kabupaten Tangerang Rp 24,6 miliar hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). "Penegak hukum agar serius menangani kasus ini dan jangan sekedar wacana saja," ujar Toni Wismantoro dari Tangerang Government Watch (TGW), kepada Tempo, Rabu (6/4). Toni mengatakan, hasil temuan BPK tersaebut harus segera ditindaklanjuti baik pihak oleh penegak hukum atau BPK. Menurutnya, hasil temuan dan tindak lanjutnya harus diberitahukan ke masyarakat. Menurut Toni, pihak kejaksaan harus proaktif dalam menyelidiki kasus dugaan peyimpangan uang rakyat di pemerintahan Kabupaten Tangerang itu. Namun, kata dia, DPRD juga harus punya sikap dan melakukan langkah-langkah dalam menindaklanjuti temuan BPK tersebut.Terlepas siapa yang akan menanganinya, Toni menekankan agar institusi kejaksaan selaku wakil negara sungguh-sungguh menuntaskan kasus itu sesuai prosedur hukum. Sebab, lanjut dia, pihak yang dirugikannya adalah negara. Ditambahkan, ekpose BPK serta rencana menyerahkan dugaan penyimpangan di tingkat daerah, khususnya Tangerang itu ke Kejaksaan, menunjukkan perannya bukan saja sebagai pemeriksa. Langkah itu, kata dia, diharapkan bisa diteruskan di daerah lain di Banten dan umumnya di Indonesia.Hal yang sama juga disampaikan Ketua LSM Gemma Indonesia, Lias S. Dia mendesak agar Kejati menindaklanjuti temuan BPK itu. Seperti diketahui, BPK mencatat 14 penyimpangan Rp 19,5 miliar dalam realisasi APBD 2003 dan Rp 5,2 di APBD 2004. Temuan itu, antara lain, kucuran bantuan Pemkab kepada 45 anggota dewan Rp 37,5 juta/orang atau total Rp 1,9 miliar, dana umroh Rp 332,5 juta, pembayaran honor pelatih serta kontrak pemain Persita pada 2003 dan 2004 tanpa pajak dengan potensi kerugian negara Rp 372,5 juta. Selain itu, terdapat temuan dugaan pembengkakan anggaran pengadaan 328 unit mesin tik oleh Bagian Perlengkapan anggaran 2004.Secara terpisah, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Arif Wayudi, menyatakan, sejauh ini dewan belum mengeluarkan sikap resmi menindaklanjuti temuan BPK itu. Hal itu, kata dia, lantaran dewan sedang reses (istirahat). "Sekitar Selasa atau Rabu pekan depan baru akan ada pembicaraan tingkat pimpinan dewan menyikapi persoalan itu," ungkapnya.Menurut dia, kemungkinan pimpinan dewan akan mengagendakan pertemuan informal dengan Bupati Tangerang Ismet Iskandar. Dalam kesempatan itu, kata Arif, akan ditanyakan duduk persoalan pengelolaan anggaran 2003 dan 2004 sehingga muncul temuan BPK tersebut.Joniansyah