TEMPO.CO, Jakarta - Penjelasan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno tentang pasokan daging sapi melimpah dan subsidi harga daging untuk pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP) ternyata tak menjawab persoalan riil PD Dharma Jaya.
Menurut Direktur Utama PD Dharma Jaya Marina Ratna Dwi Kusumajati, tugas BUMD yang dikelolanya tak hanya menyiapkan daging bersubsidi sehingga perlu mengajukan penyertaan modal daerah (PMD) Rp 39 miliar untuk tahun depan. Dalam rapat dengan Komisi C DPRD DKI Jakarta, Marina mengungkapkan bahwa suntikan PMD juga akan menjamin keberhasilan Dharma Jaya menjaga ketahanan pangan bagi masyarakat Jakarta sesuai penugasan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
"Ya, putar otak cari duitnya bagaimana," kata Marina seusai rapat di Gedung DPRD DKI Jakarta, pada Selasa, 21 November 2017.
Di sisi lain, Sandiaga Uno menyatakan bahwa PMD untuk Dharma Jaya tak perlu ada tahun ini lantaran pasokan daging melimpah di DKI Jakarta. Meski PMD akan dihapus, subsidi dari pemerintah daerah untuk masyarakat termarjinalkan tidak akan berkurang. Pemerintah akan menggelontorkan sebanyak mungkin dana untuk memastikan stok daging sapi cukup dengan harga yang stabil.
Sandiaga Uno tak menyebutkan secara gamblang dari mana dana subsidi harga daging sapi tersebut jika Dharma Jaya tak digelontor PMD. "Kami akan mobilisasi dana yang ada di kekuatan kami untuk pastikan suplai daging cukup," tutur Sandiaga di Balai Kota DKI pada Rabu, 22 November 2017.
Tak hanya Dharma Jaya, empat perusahaan daerah lain juga terancam tidak mendapatkan kucuran PMD tahun depan, yakni PT Jaktour, PT Asuransi Bangun Akrida, PT Food Station Tjipinang Jaya, dan PD Pembangunan Sarana Jaya.
Marina menjelaskan, penolakan pemberian PMD Rp 39 miliar oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam Rancangan APBD 2018 akan berdampak kepada pemberian subsidi daging sapi dan ayam kepada penerima Kartu KJP. Dharma Jaya selama ini bisa menjual daging sapi dan daging ayam Rp 35 ribu per kilogram karena ada suntikan PMD.
Sebagai contoh, harga normal daging sapi Rp 85 ribu per kilogram tapi mendapat subsidi Rp 50 ribu sehingga harga untuk pemegang KJP cukup Rp 35 ribu per kilogram. Dana subsidi tersebut diambil dari dana PMD Dharma Jaya pada 2017. "Subsidi KJP wajib harus ada. Jadi, kami akan cari jalan keluarnya saja. Enggak boleh enggak ada," ucap Marina.
Marina lalu menuturkan, Dharma Jaya juga menjual daging secara komersial engan harga normal, misalnya untuk hotel, restoran, dan kafe (horeka), end users, dan distributor. Untuk kebutuhan bisnis tersebut, Marina tidak mempermasalahkan jika tanpa didukung PMD. Namun, ada tugas Dharma Jaya lainya yang tak kalah penting, yakni menjaga ketahanan pangan masyarakat DKI Jakarta.
Marina berpendapat, satu-satunya cara yang bisa dilakukan untuk bisa melaksanakan tugas-tugas dari pemerintah daerah tanpa PMD adalah melalui pendanaan dari public service obligation (PSO) dari APBD 2018 untuk uang muka membeli daging sapi dan daging ayam. "Ketika untuk bisnis, tanpa PMD itu fine. Tapi, jika untuk ketahanan pangan, ini saya mau cari uang itu, unfair," kata Mariana.
